JAKARTA – Kasus bobolnya data pengguna facebook di Indonesia, memberikan sinyal tindakan tegas dari pemerintah Indonesia. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henri Subiakto mengatakan Facebook bisa diblokir bila membahayakan Pilkada, Pilpres maupun Pemilihan Umum.
“Kalau memang ini membahayakan indonesia katakanlah membahayakan untuk Pilkada, Pemilu Presiden atau Legislatif 2019 memang ada yang bermain dan membahayakan, kita blokir,” ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).
Pihaknya terus mempelajari dan tak ingin asal blokir. Kementerian Kominfo juga mencari opsi selain menutup Facebook. Sebab, katanya jutaan masyarakat banyak yang memanfaatkan Facebook termasuk para pelaku bisnis berbasis digital.
“Kita juga harus melihat begitu banyak orang memanfaatkan fungsi Facebook untuk kemaslahatan apakah untuk ekonomi e-commerce atau ekonomi digital atau juga untuk iklan dan lain-lain kan banyak,” ujarnya.
Dikatakannya, pemerintah tidak bisa serta merta melakukan pemblokiran. Namun, dilakukan pengkajian secara hati-hati. “Tapi yang penting adalah literasi masyarakat jangan mudah semua terkoneksi dengan digital semua itu menjadi data,” saran Henri.
Dia juga mengimbau di tahun politik ini, masyarakat tak mencari informasi lewat Facebook, tetapi dari sumber media massa berita yakni televisi, koran maupun daring.
“Kalau referensinya dari Facebook itu kayak Amerika 2016. Jadi ini perlu ditekankan oleh teman-teman media. Kita perlu melakukan literasi bahwa mereka dalam konteks politik untuk independensi dan tidak terinduksi oleh permainan hoax, permainan psikologi. Kan sekarang memakai psikologi lebih baik tutup mata telinga dulu dari media sosial ketika mau nyoblos besok,” pungkasnya. (red)
