BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Aceh, Rafli, mengatakan program pembangunan yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Aceh, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mesti membenahi perekonomian masyarakat. Sehingga, pembangunan infrastruktur di Aceh dapat menjadi multi efek pembangunan ekonomi rakyat.
“Jadi, pembangunan infrastruktur betul-betul menjadi multi efek pembangunan ekonomi masyarakat. Program yang tidak menjadi multi efek pembangunan ekonomi itu, program yang tidak berpihak kepada masyarakat, ini dievaluasi secara menyeluruh,” kata senator yang akrab disapa Rafly Kande ini, di Banda Aceh, beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Rafli, untuk menyikapi kondisi kemiskinan yang dialami Aceh sekarang. Aceh merupakan daerah termiskin keenam di Indonesia. Disisi lain, daerah ini memiliki anggaran yang cukup banyak.
Dana yang dimiliki Aceh seperti dana otonomi khusus (Otsus) maupun lainnya, kata Rafli, dapat dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan yang memihak kepada rakyat, sehingga tidak salah penggunaan.
“Saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan Pak Nova, pasti ingin mengevaluasi dan ingin berbenah diri. Kemudian bagaimana dana yang besar ini tidak salah orientasi. Bagaimana uang yang banyak ini benar-benar produktif,” ujar Rafli, yang juga tercatat sebagai caleg partai PKS untuk DPR-RI dari dapil Aceh 1 ini.
Seperti diketahui, hingga periode Maret 2018, Aceh menempati peringkat keenam termiskin dari seluruh Indonesia dengan angka 15,97 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Papua sebesar 27,74 persen, dan persentase penduduk miskin terendah di DKI Jakarta sebesar 3,57 persen.
Angka kemiskinan tersebut terungkap dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), saat merilis data melalui sebuah seminar dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional Tahun 2018, di Banda Aceh beberapa waktu lalu. (bar)
