Rekanan Proyek “Jetty” Rubek Ditahan

analisisnews.com/agus
BERIKAN KETERANGAN: Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK didampingi Kasat Reskrim Iptu Zulfitriadi SH memberikan keterangan pers terkait penahanan satu tersangka dugaan korupsi proyek Jetty Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh di Mapolres setempat, Jumat (14/12/2018).

BLANG PIDIE – Rekanan proyek pembangunan jetty Rubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka proyek dimaksud resmi ditahan.

Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK didampingi Kasat Reskrim, Iptu Zulfitriadi SH dalam jumpa pers di Mapolres setempat, Jumat (14/12/2018) menerangkan, tersangka merupakan MN (48) warga Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. MN merupakan rekanan proyek jetty atas nama perusahaan CV Aceh Putra Mandiri dengan menggunakan dana Otsus APBK tahun 2016 sebesar Rp.2,3 miliar lebih.

“Untuk saat ini baru satu tersangka yang kami tahan. Jumlah tersangka besar kemungkinan akan terus bertambah,” sebutnya.

Penetapan tersangka diperkuat dengan adanya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh yang menemukan kerugian negara dalam proyek tersebut sebesar Rp.468 juta lebih.

Sejauh ini, polisi belum bisa menyebutkan initial tersangka berikutnya. Pasalnya, masih ada beberapa dokumen perndukung lainnya yang harus dilengkapi lagi. Bisa saja tersangka selanjutnya dari instansi terkait. Sebelum BPKP Aceh melakukan audit, tim penyidik juga sudah turun ke lapangan dengan menghadirkan tim ahli dari Unsyiah, Banda Aceh. Intinya memang terdapat kecurangan dalam proses pengerjaannya, sehingga berdampak terhadap kerugian negara, bahkan bangunan itu juga tidak memiliki mutu yang baik.

Polisi menduga ada indikasi korupsi dengan mengurangi volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam gambar dan kubikasi pekerjaan sehingga bangunan jetty tersebut rusak dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undanga nomor 31 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan 4-20 tahun penjara dan denda antara Rp.200 Rp.1 miliar.

“Tidak ada toleransi terhadap kasus seperti ini dan akan kami tindak hingga tuntas. Dokumennya terus dipelajari dan dikembangkan, sehingga dalam penetapan tersangka selanjutnya menjadi lebih mudah. Awal 2019 akan kami umumkan lagi tersangka selanjutnya,” paparnya.(ag)