BANDA ACEH – Meskipun Aceh memiliki sumber daya alam melimpah, namun sumber anggaran di provinsi paling barat Indonesia itu, hingga kini masih bergantung dari pemerintah pusat. Sumber anggaran paling dominan didongkrak dari dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.
Hal tersebut mengemuka dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan, yang digelar di gedung Bakesbanglinmas Aceh di Banda Aceh, Senin, (21/1/2019). “Di Aceh tidak ada uang tanpa ada transfer dari pusat. Yang paling dominan dana Otsus,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan.
Diaisi lain, sesuai UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana otsus dimaksud hanya berlaku 20 tahun dan berakhir pada 2027 mendatang. Untuk itu, Ghazali berjanji akan terus memperjuangkan, agar dana Otsus dapat diperpanjang. “Saya sudah minta resmi kepada negara, saya minta perpanjang,” ujarnya.
Selain itu, Ghazali Abbas juga meminta kepada pemerintah Aceh agar alokasi anggaran untuk meningkatkan pemberdaayan ekonomi masyarakat lebih diutamakan, sehingga angka kemiskinan bisa segera diturunkan. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, kini daerah yang kaya hasil Alam ini, masih menempati provinsi termiskin keenam di Indonesia, dan nomor satu di Sumatera.
Disisi lain, anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 besar alokasinya untuk kegiatan-kegiatan seperti uang perjalanan dinas, pengadaan tas untuk seminar, serta program-program yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kan ini sangat memalukan, pasalnya uang kita cukup banyak, sampai 17 Triliun, tapi masih menjadi daerah termiskin. Masak uang sebanyak itu tidak mampu memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat kita, maka kedepan jangan seperti itu, sayang rakyat,” ujarnya.
Untuk menurunkan angka kemiskinan, Ghazali meminta agar pemerintah Aceh fokus membangun daerah-daerah yang masih tertinggal dan membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dia mengakui, program yang telah dijalankan selama ini banyak yang belum tepat sasaran, sehingga perlu segera dievaluasi dan disempurnakan kembali oleh pemerintah Aceh.
Sementara, terkait tingginya angka kemiskinan di pedesaan dibandingkan perkotaan, Ghazali menyarankan agar dana desa tidak semata-mata fokus pada infrastruktur fisik, tetapi ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat.
“Maka perlu inovasi, perlu melihat potensi desanya apa. Seperti di Bener Meriah saya perhatikan ada desa yang berhasil menggunakan dana desanya untuk membangun sejumlah ruko dan disewakan sehingga menjadi asset desa, apalagi dana desa belum tentu permanen, jadi bagaimana nanti desa bisa mandiri,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, selain Ghazali, hadir dua pemateri lainnya yakni guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof. Dr. Hasbi Amiruddin dan mantan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Junaidi Ahmad. (red)
