BKKBN Aceh Gelar Seminar Kependudukan

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri memaparkan materinya pada Seminar Kependudukan Dalam Rangka Momentum Hari Kependudukan Dunia Dan Sosialisasi Program Pengendalian Pendudukan Bersama Mitra Kerja di Provinsi Aceh di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh, Senin (5/8/2019).

BANDA ACEH – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh menggelar Seminar Kependudukan Dalam Rangka Momentum Hari Kependudukan Dunia Dan Sosialisasi Program Pengendalian Pendudukan Bersama Mitra Kerja di Provinsi Aceh di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh, Senin (5/8/2019).

Kegiatan yang diikuti 80 peserta dari 23 kab/kota dan mitra kerja BKKBN ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri. Sebagai narasumber  Kepala BPS Aceh, Wahyudin dan Ketua Koalisi Kependudukan Aceh, Saiful Mahdi.

Sahidal Kastri dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Indonesia dan Aceh khususnya sangat mementingkan implementasi program aksi International Conference on Population and Development (ICPD) atau yang dikenal dengan  Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo.

Lanjutnya, dalam penataan dinamika kependudukan, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun Rencana induk Pembangunan Kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah.

“Artinya, yang diintegrasikan program pembangunan kependudukan dari lima aspek utama. Yaitu, pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, serta penguatan database kependudukan, secara lintas sektor,” sebut Sahidal.

Sementara komitmen atau inisiatif yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui BKKBN, kata Sahidal, terkait implementasi komitmen ICPD Kairo ini secara umum terbagi menjadi empat hal mendasar.

Pertama, jelasnya terpenuhinya layanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau, khususnya bagi wanita menikah usia subur. Kedua, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui upaya promotif dan preventif.

Ketiga, penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan, serta memberikan bantuan hukum oleh kementerian terkait.

“Terakhir, pertumbuhan anak-anak dan remaja yang sehat untuk mengoptimalisasikan bonus demografi, serta investasi pada pemuda, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” demikian pungkasnya. (rel/wan)