Surat layangan dari Pemerintah Kota Langsa terkait larangan untuk tidak mengadakan kegiatan Lomba Panjat Pinang karena tidak ada nilai edukasinya. Sabtu (17/8/2019).
LANGSA – Sabtu, 17 Agustus 2019 lalu telah dilaksanakan peringatan kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera sang saka merah putih di seluruh Indonesia. Dalam peringatan HUT Ke-74 RI ini juga masyarakat luas banyak mengadakan kegiatan perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan itu terkecuali Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, yang melarang diadakannya Panjat Pinang.
Informasi yang diterima analisinews.com Senin (19/8/2019) dalam surat layangan nomor 450/2381/2019 tentang peringatan hari ulang tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menegaskan bahwa masyarakat diimbau tidak melaksanakan kegiatan panjat pinang di setiap gampong (desa) yang tidak memiliki nilai edukasinya.
“Dikarenakan secara historis merupakan peninggalan sejarah kolonial Belanda yang tidak ada nilai edukasinya,” kata Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE melalui layangan surat tersebut.
Belanda mengadakan kegiatan tersebut lantaran karena ini merupakan cara Belanda melecehkan masyarakat jajahannya. Acara panjat pinang biasa dilakukan untuk merayakan hari ultah ratu Belanda atau hajatan kegiatan lainnya.
Dulu rakyat Indonesia itu miskin dan Belanda berkuasa atas segala macam makanan dan kebutuhan dari masyarakat. Kebutuhan ini sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia namun oleh Belanda menggantungkan kebutuhan tersebut diatas pinang seperti layaknya panjat pinang saat ini. Tentu masyarakat pun berlomba-lomba untuk mengambil dan merebut kebutuhan tersebut.
Dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan barang yang diharapkan itu sehingga ada yang naik dan ada yang terinjak karena sama-sama membutuhkan. Belanda pun tertawa melihat kelucuan itu karena dapat menghibur dan menggembirakan hati mereka. Sejarah inilah yang menjadi acuan mengapa kemudian dilarang oleh Pemko Langsa. (Jun)
