Direktur KNKS Ahmad Juwaini dan Kabag Tapem Khairmansyah diruang opsrom Setdakab Bener Meriah. Selasa (27/8/2019).
REDELONG – Kabupaten Bener Meriah ditargetkan menjadi salah satu pilot Project (proyek percontohan) pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ahmad Juwaini di ruang oproom Setdakab setempat, Selasa (27/8/2019).
Kunjungan Ahmad Juwaini dan romnongan ke daerah ini, untuk menindaklanjuti atas pertemuan dengan Bupati Bener Meriah Sarkawi di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kunjungan mereka ini disambut baik oleh Plt Sekda Bener Meriah melalui Kabag Tapem Khairmansyah, S.IP, M.Sc.
“Seandainya dimungkinkan, kalau kita menemukan hal yang cocok dan tepat kami akan menginisiasi Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi salah satu Pilot Proyek pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Untuk itu kami ingin mengetahui, mendalami seperti apa masalah yang ada di Bener Meriah ini. Kami juga ingin mendalami dampak dari Qanun Aceh tentang keuangan syariah di Bener Meriah, tentang pengelolaan Zakat, dan wakaf, Keuangan Mikro Syariah dan Koperasi Syariah, Tentang Bank-bank Syariah, Bumdes, dan Sektor Industri Halal di Bener Meriah ini,” kata Direktur KNKS Ahmad Juwaini didampingi rombongan lainnya.
KNKS sendiri adalah (Satuan Kerja) Satker di bawah Bappenas, yang didirikan berdasarkan Keppres (Keputusan Presiden) No. 91/2016 dan langsung dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang diluncurkan pada tanggal 27 Juli 2017 lalu di Istana Negara Jakarta.
Sebagai tugas utama dari satker ini adalah untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan keuangan Islam untuk mendukung pembangunan ekonomi Nasional.
Ahmad Juwaini menjelaskan, untuk tahun 2019 ini KNKS mempunyai 10 program utama seperti, Inisiasi Pendirian Perusahaan Investasi Syariah, Penguatan Perbankan Syariah, Takaful World Class Operator, Pengembangan Jaminan Sosial Syariah, dan Marketplace Halal.
Selanjutnya Sistem Pembayaran Digital Syariah, Indonesian Network for Islamic Economic Studies (INIES), Standarisasi dan Integrasi data Zakat Nasional, serta Gerakan Indonesia Ramah Zakat dan Standarisasi Data BMT di Indonesia, sebut Ahmad Juwaini. (Jun)
