TAKENGON – Dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lapangan, Penyuluh Keluarga Berencana (KB) diharapkan mampu melakukan p ndampingan kepada masyarakat dan mampu bersinergi dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah lainnya.
Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB) Kabupaten Aceh Tengah periode 2019-2023 di Aula Gedung P2TP2KB Kabupaten Aceh Tengah, Kamis, (30/1/2020).
“Penyuluh KB diharapkan mampu melakukan pendampingan kepada masyarakat, serta mampu bersinergi dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah lainnya dalam pelaksanaan program KKBPK di lapangan,” harapnya.
Selain itu, dalam kesempatan ini, Sahidal Kastri juga menjelaskan terkait dengan Pendewasaan Usia Pernikahan. Dikatakannya, usia perkawinan idealnya 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki laki. “Pengaturan jarak kelahirannya juga harus dijaga idealnya 3 tahun jarak kelahiran antara anak pertama dengan anak berikutnya,” kata Sahidal.
Seperti diketahui, Pengurus DPC IPeKB Aceh Tengah periode 2019-2023, dilantik dan dikukuhkan Wakil bupati Aceh Tengah H. Firdaus, SKM. Selain dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, juga turut hadir Kepala OPD-KB Aceh Tengah, Kepala OPD-KB Bener Meriah dan Seluruh DPC IPeKB Aceh Tengah.
Wakil Bupati Aceh Tengah H.Firdaus, SKM, mengatakan, dirinya merasa bahagia berada diantara kepengurusan cabang IPeKB kabupaten Acehceh Tengah yang baru dikukuhkan itu. Dijatakannya, pergantian pengurus bagi satu organisasi merupakan sesuatu yang mutlak sebagai wujud semangat pembaharuan sesuai dengan anggaran dasar dan angaran rumah tangga suatu organisasi.
“Demikian pula bagi Ikatan penyuluh keluarga berencana Aceh Tengah, kita harapkan melalui kepengurusan baru dapat memberikan semangat baru untuk kemajuan organisasi, apa yang telah dilakukan oleh pengurus lama hendaknya menjadi dasar berpijak bagi pengurus baru dalam merumuskan program dan kegiatan organisasi,” ujarnya.
Dia mengharapkan, program kerja kedepan dapat berkesinambungan. Lebih lanjut H.Firdaus, mengatakan pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan kemudahan dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok masyarakatnya.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa program pemerintah saat ini bukan hanya terpaku pada program Keluarga Berencana saja, namun lebih luas lagi menyangkut kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga KKBPK, dengan harapan kedepan masyrakat lebih berkualitas, sehat, dan mandiri,” jelasnya.
Menurutnya, usaha pemerintah tidak akan banyak membantu apabila tidak didukung oleh kesadaran dan partisipasi dari masyarakat, terutama peran serta para orang tua. Keluarga yang menjadi unit terkecil dari masyarakat memegang peranan yang penting didalam mewujudkan kesadaran akan pentingnya program KKBPK dan pemerintah pusat telah menekankan untuk menuju indonesia emas, maka kita para penyululuhlah yang menjadi garda terdepan mempersiapkan generasi aceh tengah menjadi generasi produktif dan unggul.
“Kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 kita dinyatakan sebagai salah satu kabupaten/kota dengan angka stunting tinggi. Berbagai upaya terus kita benahi untuk mencegah dan menekan angka stunting yang dinilai relatif tinggi di Aceh Tengah ini,” kata H.Firdaus.
Dia mengharapkan, semua pihak mengkampanyekan pendidikan keluarga dalam 1.000 hari pertama kehidupan, hingga selama 2 tahun angka stunting berangsur terus menurun. “Tentu ini semua juga atas peran serta dari para penyuluh KB yang selalu mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya asupan ibu selama masa kehamilan dan saling mendukung terhadap program-program kesehatan lainnya,” tutupnya. (b)
