BLANGPIDIE- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Juli Nardi, Kamis (20/2/2020) berharap kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat dalam hal ini satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) untuk lebih memperhatikan usulan program pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Dikatakan, dengan dilaksanakannya kegiatan Musrenbang baik di tingkat desa,kecamatan dan kabupaten kami berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini SKPK agar memperhatikan program yang menjadi prioritas percepatan pembangunan di Abdya, baik infrastruktur, pertanian perkebunan,keagamaaan, perekonomian masyarakat,juga terhadap bantuan sosial lain yang bersifat menunjang visi misi Bupati dan wakil Bupati Abdya sehingga kesejahteraan semakin dirasakan oleh masyarakat Abdya
Penyelengaraan Musrenbang ini bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi, masukan, ide dan pemikiran yang kontruktif serta membangun dari seluruh lapisan masyarakat atau stakeholders berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun 2021 dan selaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Abdya tahun 2017-2022.
“Musrenbang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten yang dikoordinasikan oleh Bappeda,” paparnya.
Politisi Hanura ini juga berharap, 10 program prioritas dalam RKPK tersebut diantaranya, peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian perikanan dan kelautan serta kehutanan, pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan usaha mikro kecil menengah, pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan pelaksanaan Syariat Islam, pengurangan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses air minum dan sanitasi serta reformasi birokrasi termasuk tatakelola pemerintahan dapat tertampung dengan baik.
Lebih lanjut dikatakan, untuk mengusulkan program tersebut, masyarakat telah bersusah paya meluangkan tenaga, pikiran hingga waktu untuk mengadakan Musrenbanng tingka desa dan membuat usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai setelah Musrenbang usai, apa yang pernah diusulkan dan diharapkan masyarakat tidak kunjung ada serta terealisasi, bahkan terkesan tinggal mimpi.
“Besar harapan, Musrenbang ini bisa menjadi alat bagi masyarakat dalam mengusulkan program yang layak serta dibutuhkan. Intinya apa yang diusulkan juga harus disesuaikan dengan 10 prioritas program pembangunan dan diselaraskan dengan RPJMK Abdya,” tandasnya. (ag)
