Sahidal Kastri: Pemberian ASI, Penting untuk Mengurangi Masalah Stunting

  • Whatsapp
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Sahidal Kastri

BANDA ACEH – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd mengharapkan kepada kaum ibu-ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kepada anaknya. Sebab, salah satu mengatasi masalah stunting di Aceh adalah dengan memberikan ASI Eksklusif.

Hal itu disampaikan Sahidal Kastri saat pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) program Pembangunan Keluarga, Kependdukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) di hotel Hermes Palace Banda Aceh, Selasa (10/3/2020).

“Ini yang kita harapkan sebenarnya. Harapan kita kepada seluruh ibu ibu di Aceh ini untuk memberikan ASI Eksklusif. Karena data kita, menunjukkan ibu-ibu di Aceh ini rendah sekali memberikan ASI Eklusif, hanya 23 persen memberikan ASI,” ungkapnya.

Dikatakannya, masalah stunting adalah masalah pola asuh yang salah satunya terkait dengan pemberian ASI. “Kalau masalah gizi saya rasa di Aceh ini tidak. Sedikit sekali yang mnyebabkan stunting dari masalah gizi,” ujarnya.

Dikatakannya, ketersediaan bahan pangan di Aceh, cukup tersedia. Hanya saja, faktor utama penyebab stunting di Aceh adalah pemberian ASI yang kurang. “Faktor utama adalah pemberian ASI yang rendah. Di Aceh ini, 77 persen ibu-ibu tidak memberikan ASI Ekslusif,” katanya.

Selain rendahnya pemberian ASI, faktor lain yang menjadi penyebab stuntng adalah persoalan kebersihan yang dinilai masih memprihatinkan. Dia berharap, masyarakat membudayakan kebesihan sebagaimana dalam syariat islam bahwa kebersihan sebahagian dari iman.

Lebih lanjut, Sahidal mengatakan, dengan adanya Rakorda dimaksud, diharapkan indikator kinerja utama bisa terlebih dahulu dilakukan dengan menyamakan persepsi, baru kemudian disebarkan ke kabupaten/kota. “Baru kabupaten/kota juga berpacu untuk bagaimana pengaturan kelahiran, bagaimana kita menjaga ibu yang sehat, anaknya sehat, kurangnya angka kematian ibu dan anak,” ujarnya.

Dalam Rakorda ini, turut dihadiri Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Dr. dr. M Yani, M.Kes, PKK dan sejumlah pejabat terkait. Dalam sambutannya, Yani mengharapkan Rakorda tersebut dapat meningkatkan dukungan komitmen, antara BKKBN dan Pemerinta Daerah dalam penerapan kebijakan strategi program BANGGAENCANA di Aceh.

“Terutama di wilayah-wilayah yang tingkat capaian program BANGGAKENCANA-nya belum optimal,” ujarnya.

Selain itu, Yani berharap terjalin koordinasi yang sinergis antara perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dengan Pemerinta Daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dan juga dengan mitra kerja lainnya.

Lebih lanjut, Dia mengatakan, tahun 2020 merupakan periode transisi peralihan RPJMN 2015-2019 menuju RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasinao yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024.

“RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025. Sehingga menjadi sangat penting dan akan mempengaruhi pencapaian target pembangaunan RPJPN,” ujarnya. (b)

Pos terkait