Kasus Keuchik dan Bendahara Blang Makmur Dilimpahkan ke Kejaksaan




Foto: analisisnews.com/agus
BERIKAN KETERANGAN: Kasat Reskrim Polres Abdya, AKP Erjan Dasmi STP memberikan keterangan terkait pelimpahan kasus korupsi yang dilakukan mantan keuchik Blang Makmur dan bendahara di ruangan Sat Reskrim Polres setempat, Senin (4/5/2020).
 

BLANGPIDIE-Kasus korupsi dana desa Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2018 dengan melakukan pekerjaan fiktif hingga tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) sebesar Rp.445.635.500 dari total keseluruhan APBG Blang Makmur Rp.1,2 miliar lebih yang melibatkan mantan keuchik (kepala desa) MA (48) dan bendahara RY (48) resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Erjan Dasmi STP, Senin (4/5/2020) mengatakan, dalam perjalanan kasus ini pihaknya telah memeriksa 15 saksi dan ahli terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua mantan perangkat desa ini. Bahkan pihaknya telah melakukan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Kerugian negara tersebut ditemukan setelah adanya hasil audit Tim APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) terhadap penggunaan APBG tahun 2018 di Desa Blang Makmur. Kedua tersangka diduga telah bersepakat untuk melakukan pencairan dana desa sebesar Rp.445.635.500 itu, hingga dana tersebut raib tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua tersangka. 

“Dokumen dan barang buktinya sudah lengkap, hari ini tersangka serta barang buktinya akan dilimpahkan ke Kejari Abdya. Tapi sebelumnya, kedua tersangka ini akan dilakukan rapid test dan hal ini telah kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Abdya,” paparnya.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) Undang-Undangan nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undangan nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan ancaman pidana kurungan 4-20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar. (ag)