DPRA Minta Tapa Jelaskan Penggunaan Anggaran untuk Covid-19

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin. (foto: Humas DPRA)

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aceh menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Rabu (6/5/2020), dengan agenda penyampaian hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk COVID-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh.  Dalam rapat tersebut, DPRA meminta TAPA menjelaskan secara detail anggaran yang diambil per-SKPA tersebut.

Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin juga meminta agar Pemerintah Aceh menyusun skema penanggulangan COVID-19 secara bersama-sama dengan DPRA. “Skema harus didiskusikan dengan DPRA. Kemana penggunaannya harus didiskusikan. Dibahas bersama agar tepat guna dan efektif,” katanya.  

Dari Tim TAPA yang hadir dalam pertemuan itu dipimpin oleh Sekda Aceh, Taqwallah. Dalam pejelasannya, Taqwallah menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,744 triliun untuk penanggulangan COVID-19.

Dana dimaksud berasal dari pos anggaran di setiap Satuan Kerja Pemeritah Aceh (SKPA). Refocusing itu sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada 8 April 2020.

Lebih lanjut, Sekda Taqwallah mengatakan, sampai saat ini dana sebesar Rp 1,7 triliun tersebut belum digunakan. Sejauh ini Pemerintah Aceh masih menggunakan dana BTT sebelumnya yang jumlahnya Rp 118 miliar untuk penanganan COVID-19. Dari Rp 118 miliar itu, Pemerintah Aceh baru memakai Rp 57,55 miliar, dan masih bersisa 61,26 miliar.

Selain melakukan refocusing, Pemerintah Aceh juga telah melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp Rp 1,481 triliun. Penyesuaian itu terjadi akibat adanya pemotongan dana dari APBN untuk Aceh yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pemotongan tersebut termasuk di dalamnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebesar Rp 818,9 miliar atau 9,78 persen dari awalnya Rp 8,374 triliun menjadi Rp 7,555 triliun. Bustami menjelaskan, akibat pengurangan pendapatan itu, otonomatis belanja menjadi berkurang. Ada banyak kegiatan yang tidak bisa dijalankan karena berkurangnya dana transfer.

Refocusing dan penyesuaian itu menyebabkan Pemerintah Aceh harus merasionalisasi anggaran yang totalnya Rp 3,225 triliun.

Dalam pertemuan itu Badan Anggaran DPRA meminta agar TAPA menjelaskan secara detail dana yang diambil per-SKPA tersebut. “Yang dijelaskan (oleh TAPA) ini adalah gelondongan. Kita ingin secara detail,” kata anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh, Falevi Kirani.

Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, meminta agar Pemerintah Aceh menjelaskan dari mana saja sumber dana refocusing Rp 1,7 triliun tersebut diambil. “Dari SKPA mana saja diambil, berapa yang diambil,” kata Dahlannya.

Selain refocusing, Dahlan Jamaluddin juga meminta agar Pemerintah Aceh menjelaskan kepada DPRA dan berhati-hati dalam melakukan penyesuaian anggaran Rp 1,481 triliun. “Artinya ada sejumlah program kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena ada pengurangan sumber transfer. Kita berharap pengurangan tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjalankan prinsip proporsional, keadilan dan prioritas,” katanya.

“Kami minta setiap rupiah penggunaan uang publik dilakukan dengan transparansi dan akuntabel, dan sepenuhnya untuk kepentingan publik,” tegasnya. (red)