Pemkab Aceh Jaya Cabut Qanun tentang Kecamatan

proses penandatanganan pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan di gedung DPRK setempat, Senin, (11/05/2020)

CALANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya beserta dengan seluruh jajaranya menggelar rapat paripurna ke XII masa ke III tahun 2019-2020 tentang pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil DPRK serta seluruh unsur Forkopimda, yang berlangsung di gedung DPRK setempat, Senin, (11/05/2020)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Jaya H.T. irfan TB mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersma dengan DPRK sudah pernah membentuk Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Qanun dimaksud dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, namun seiring berjalannya waktu dan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan yang menggatikan peraturan Pemerintah Nomor 2008, maka agar tidak terjadi tumpang tindih yang dpat membingungkan eksekutor dilapangan, dalam hal ini Camat dan bawahannya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa Qanun Nomor 3 tahun 2008 tidak relefan dan perlu di cabut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan agar dapar berpedoman pada peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

“Dengan dicabutnya Qanun nomor 3 tahun 2008, semoga camat beserta unsur bwahannya dapat lebih maksimal lagi dalam melaksakan tugasnya kedepan. ddan dengan tetap memperhatikan kesehatan selama masa pademi ini, dengan menerapkan protokol pencegahan virus covid 19 dalam melaksanakan kegiatan di wilayahnya masing masing,” kata irfan TB.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Jaya Muslim D mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas terbentuknya rancangan qanun terbaru tersebut. “Semoga keputusan yang telah di sepakati ini menjadi keputusan terbaik dan menjdi pedoman dalam penerapan pemerintahan di kecamatan,” ungkap MUslim D.

Seluruh anggota Fraksi-fraksi baik dari partai PA, gabungan PDA, PNA serta Demokrat, Golkar dan PPP ikut menyetujui hasil keputusan tersebut. (rel/b)