Harga TBS Sawit di Abdya Kembali Anjlok

Ilustrasi

BLANGPIDIE-Harga tandan buah segar (TBS) sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali anjlok. Dalam beberapa hari terakhir, harga komoditi perkebunan andalan itu turun drastis hingga mencapai harga Rp.450-600 per kg di tingkat petani.

Suprijal petani sawit di Kecamatan Kuala Batee, Jumat (22/5/2020) mengatakan, saat ini harga sawit di pabrik hanya Rp.800 per kg. Rendahnya harga sawit itu kerap terjadi, khususnya menjelang puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Dia selaku petani dan petani lainnya, juga telah berulang kali menyuarakan masalah itu.  Pemerintah harus hadir dan ikut ambil bagian untuk mengatasi masalah tersebut.

“Setiap menjelang Ramadan dan hari raya harga sawit selalu anjlok, terkesan memang sengaja dimainkan. Apalagi dengan kondisi petani sangat butuh uang menjelang hari besar tersebut,” sebutnya.

Turunnya harga itu telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir yang membuat para petani menjadi serba salah. Kalau tidak dipanen, maka kualitasnya dikhawatirkan akan menurun dan jika dipaksakan para petani akan mengalami kerugian. Keadaan ini terus terulang setiap kali musim panen raya dan menimbulkan tanda tanya di kalangan petani.

“Dengan harga TBS sawit seperti sekarang ini, maka petani tidak mendapat apa-apa dari hasil jerih payahnya. Sebab, pendapatan dari hasil panen habis untuk biaya perawatan kebun,” tuturnya.

Dia berharap ada solusi mengenai turunnya harga sawit itu. Jika suatu saat nanti Pemkab Abdya akan mendirikan pabrik kelapa sawit (PKS), pemerintah harus membuat fakta integritas dengan pengusaha PKS agar tidak serta merta mempermainkan harga sawit. Dalam fakta integritas itu disebutkan apabila harga TBS dipermainkan, maka pemerintah harus mencabut izin usahanya sehingga ada semacam benteng agar pengusaha tidak berani melakukan itu.

Disamping itu, dia juga berharap pemerintah dapat mengeluarkan penetapan harga sawit. Misalnya setiap 20 hari sekali atau sebulan sekali sehingga petani dapat mengetahui harga sebenarnya mulai tingkat agen pengepul sampai pabrik. Selama ini kalangan petani tidak melihat sanksi itu, jadi disinilah perlu hadirnya pemerintah untuk memberikan kepastian harga. Kalau hal itu tidak diperhatikan tentu kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak ada artinya.

“Kami juga meminta pihak legislitaf bisa membuat qanun tata niaga sawit di Aceh. Sudah sangat wajar, karena sekitar 60 persen warga di Aceh bergantung pada tanaman sawit,” ujar mantan Jurnalis di Aceh tersebut.(ag)