DPRK Aceh Jaya Gelar Paripurna LKPJ Tahun 2019

Penandatanganan LKPJ Aceh Jaya 2019

CALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya menggelar Rapat Paripurna ke XIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019, Jumat (29/5/2020).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, Muslem D dalam sambutannya mengungkapkan jika LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara Pemerintahan selama satu tahun masa anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRK dan suatu kewajiban bagi kepala daerah menyerahkan LKPJ kepada DPRK sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

“Dalam Pasal 69 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, dalam rangka Akuntabilitas dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan LKPJ kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran dan masa jabatan,” ungkapnya

Kemudian, lanjutnya, dalam pasal 71 Ayat 2 dijelaskan pula bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD dilakukan saru kali dalam satu tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ungkapnya

Dirinya menjelaskan jika LKPJ Kepala Daerah merupakan wahana menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan sebagai sarana bagi DPRK untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk catatan dan Rekomendasi untuk memperbaiki kinerja pada tahun selanjutnya.

“LKPJ ini akan kami bahas secara internal paling lambat 30 Hari sejak disampaikan dan penghujung dari LKPJ, akan menghasilkan rekomendasi guna mendukung dan mempercepat pencapaian Visi Misi Bupati dan juga Dewan akan merujuk pada segenap dokumen perencanaan yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRK,” papar Muslem.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB dalam sambutanya mengungkapkan jika penjelasan tentang kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Jaya yang sebagaimana tertuang dalam LKPJ tahun anggaran 2019 akan diserahkan kepada DPRK

“Segala capaian selama satu tahun telah kita jelaskan dalam LKPJ, termasuk kebijakan baik penggunaan maupun realisasi anggaran mendekati target yang direncanakan sebelumnya,” ungkap Irfan.

Namun demikian, Bupati menyerahkan sepenuhnya kepada DPRK untuk melakukan pemeriksaan terhadap capai tersebut. “nanti akan kita berikan dokumennya untuk dipelajari,” pungkasnya. (rel/b)