PNS dan Non PNS Abdya Dilarang Nongkrong di Warkop

Gubernur Aceh Dijadwalkan Resmikan Jembatan Krueng Teukuh
Kabag Kominfo Persandian dan Protokol Setdakab Abdya, Mawardi SH

Kepala Bagian Kominfo, Persandian dan Protokol Setdakab Abdya Mawardi, SH

BLANGPIDIE-Untuk mencegah penyebaran Covid-19 fase new normal di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai non PNS dilarang berada di warung kopi (Warkop), cafe dan sejenisnya. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Bupati Abdya nomor 800/ 312 / 2020, tentang perpanjangan penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kepala Bagian Kominfo, Persandian dan Protokol Setdakab Abdya Mawardi, SH, Rabu (3/6/2020) mengatakan, surat edaran itu bertujuan untuk pencegahan penyebaran virus yang akhir-akhir ini telah merebak tidak terkecuali di Abdya. Dalam surat itu, ditekankan bahwa PNS dan pegawai non PNS dilarang berada di warkop dan cafe selama 24 jam, baik pada hari kerja maupun pada hari libur dan menghindari tempat keramaian. Bagi yang melakukan pelanggaran ini akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjungan prestasi kerja (TPK) 100 persen bagi PNS. Sedangkan untuk pegawai non PNS atau tenaga kontrak dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan. 

Terkait hal itu, untuk pengawasan di lapangan terhadap pelanggaran itu dilakukan oleh Satpol PP dan WH setempat dan dilaporkan kepada Sekda Abdya melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan ditembuskan ke Kepala SKPK terkait.  Selain itu, PNS dan pegawai non PNS yang berusia di atas 50 tahun, atau dalam kondisi hamil atau menyusui, tetap bekerja di kantor sesuai dengan kebijakan pimpinan SKPK.  Sedangkan PNS dan pegawai non PNS yang memiliki anggota keluarga dalam status pemantauan yang diduga dalam pengawasan terjangkit Covid-19 agar bekerja dari rumah. 

Ditambahkan, penyesuaian sistem kerja itu terhitung sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan adanya penetapan berakhirnya bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional.  Khusus SKPK yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas atau yang berhubungan dengan penanggulangan Covid-l9, agar kepala SKPK terkait mengatur sistem kerja tersendiri. 

Lebih lanjut dikatakan, surat edaran bupati itu menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan intsansi Pemerintah, dan memperhatikan Surat Gubemur Aceh Nomor : 800/7669 tanggal 28 Mei 2020 perihal perpanjangan penyesuaian sistem kerja pegaawai dalam upaya pencegahan lenyebaran Covid-19 fase new normal di lingkungan Pemerintah Aceh. Untuk PNS dan pegawai non PNS yang sedang tidak menjalankan tugas di kantor agar tetap bekerja dari rumah dan wajib bersiaga jika sewaktu-waktu mendapat perintah atau panggilan dari atasan untuk ke kantor.(ag)