M Nasir Jamil Dukung Bupati Abdya Bagikan Eks Lahan HGU PT CA


Foto :analisisnews.com/agus
Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Jamil saat berkunjung ke Kabupaten Abdya, Senin (8/6/2020).

BLANGPIDIE- Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Jamil, Senin (8/6/2020) disela-sela kunjungannya ke Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)sempat menyinggung rencana Bupati Akmal Ibrahim, yang ingin membagi-bagikan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (CA) di Kecamatan Babahrot, kepada masyarakat.  Dia mengatakan, Komisi hukum DPR-RI memberikan dukungan penuh, terkait inisiatif Bupati Akmal yang ingin membagi-bagikan lahan itu kepada warga dimaksud.


Lebih lanjut dikatakan, inisiatif Bupati Abdya yang ingin membagi-bagikan lahan itu kepada rakyat, sesuai dengan keputusan Presiden dan ada dasar hukumnya. Apapun keputusan Mahkamah Agung tentang lahan ini, tidak akan mempengaruhi kebijakan Bupati membagi-bagikan lahan itu kepada rakyat.  Lahan eks HGU PT CA tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat. Kalau dibiarkan kosong tentu sangat disayangkan. Sebab, sangat banyak manfaat jika dikelola oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup, menumbuhkan perekonomian dan menekan angka pengangguran di Abdya.

“Bentuk dukungan DPR-RI terkait langkah Bupati ini, tidak terlepas dari bahagian hukum. Hukum itu disamping punya kepastian, juga punya kemanfaatan dan keadilan. Jadi soal kepastian sedang diuji di Mahkamah Agung. Meskipun kalau turun, putusan tidak akan mempengaruhi kebijakan bupati untuk membagi-bagikan lahan itu kepada masyarakat. Saya berharap, agar bupati bisa segera mengkomunikasikan kebijakan ini, kepada unsur terkait di Abdya dan dieksekusi segera,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim mengaku bersyukur atas dukungan anggota DPR RI M Nasir Jamil terkait pembagian lahan eks PT. CA kepada masyarakat Abdya yang layak menerimanya, sebab memang lahan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun lahan yang dikelola oleh PT. CA sebelum izin HGUnya habis pada tahun 2017 lalu sebanyak 7.500 hektare. Pascahabis izin, PT. CA kembali mengajukan izin, namun Menteri Agraria hanya mengeluarkan izin untuk kembali dikelola PT. CA sebanyak 2.100 hektare.

“Selebinya itu akan kita bagikan kepada masyarakat dan syukur kita mendapat dukungan dari banyak pihak agar lahan ini dikelola oleh masyarakat. Inisiatif ini dapat memperbaiki perekonomian masyarakat dan juga dapat menekan angka pegangguran, serta tidak terlantar,” pungkasnya. (ag)