Santai di Warung Saat Pandemi, Puluhan Pegawai Terjaring Razia

Kepala Satpol PP dan WH Abdya Riad SE

BLANGPIDIE-Sedikitnya 47 pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kontrak di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lantaran sedang bersantai sambil menikmati minuman dan makanan di warung pada saat jam kerja di masa pandemi. Razia atas dasar surat edaran Bupati Abdya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di kabupaten setempat telah berlangsung sejak Senin (8/6/2020) lalu.

Kepala Satpol PP dan WH Abdya Riad SE melalui Kabid Trantib, Hamdi, Kamis (11/6/2020) mengatakan, pelaksanaan razia ke sejumlah warung di Abdya tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Abdya nomor 800/312/2020 tentang perpanjangan penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 fase New Normal di lingkungan Pemkab setempat. Hal itu juga berkaitan dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 57 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas edaran Menpan RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalm upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan instansi pemerintah. Kemudian juga memperhatikan surat Gubernur Aceh nomor 800/7669 tanggal 28 Mei 2020 tentang hal dimaksud.

Dalam surat edaran itu ditekankan, bagi PNS dan Non PNS/Kontrak dilarang berada di warung kopi dan caffe selama 24 jam, baik pada hari kerja maupun hari libur dan menghindari tempat keramaian.  Apabila melanggar, akan dikenakan sanksi pemotongan TPK 100 persen untuk PNS dan pemutusan kontrak kerja pada bulan berjalan bagi Non PNS (kontrak). Selama melakukan pengawasan, pihak Satpol PP dan WH bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya ditugaskan mendatangi setiap warung yang tersebar dalam sembilan kecamatan di kabupaten setempat untuk melakukan razia. Jika terdapat oknum PNS dan tenaga kontrak yang mangkal di warung, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Seluruh pegawai yang terjaring razia nantinya akan di data dan diserahkan kepada BKPSDM untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Bupati Abdya.  Secara umum para PNS yang dirazia sudah mengetahui terkait surat edaran tersebut, namun tetap saja keluyuran ke warung. Dengan berjalannya pelaksanaan razia ini, dia menyatakan bahwa banyak PNS dan Non PNS yang sudah taat akan aturan.

“Kami hanya mendata dan melakukan pengawasan sesuai dengan edaran Bupati. Untuk tindaklanjutnya diserahkan kepada BKPSDM terkait sanksi yang akan diberikan. Bahkan untuk hari ini saja hanya satu pegawai yang terjaring razia. Kalau mau ngopi banyak caranya, bisa dengan membeli lalu bawa ke tempat kerja atau bawa ke rumah jika jam kerja telah usai. Pastinya razia ini akan terus berlanjut hingga batas waktu yang ditetantukan,” pungkasnya. (ag)