Dewan Prihatin Banyak BUMG Tak Aktif di Abdya

Anggota DPRK Abdya, Agusri Samhadi

BLANGPIDIE-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Abdya) menyayangkan kinerja pemerintah di sejumlah desa (gampong) dalam kabupaten setempat yang tidak memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagaimana mestinya. Penyebabnya, banyak desa belum mandiri meski sudah mengelola dana desa selama enam tahun lebih. Ironisnya, suntikan dana untuk BUMG tersebut selalu ada dari dana desa dalam setiap tahunnya.

Anggota DPRK Abdya, Agusri Samhadi, Jumat (12/6) mengaku heran dan prihatin dengan hal tersebut serta patut dipertanyakan kemana anggaran tersebut dibawa serta bagaimana penegelolaannya. Sebab rata-rata desa yang tersebar dalam sembilan kecamatan dalam Kabupaten Abdya memiliki BUMG. Menurutnya, jika BUMG itu dikelola dengan benar, akan sangat besar manfaatnya untuk masyarakat, salah satunya dapat mensejahterakan masyarakat di desa itu sendiri. Bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengandalkan SDM yang ada sesuai dengan kearifan lokal.

“Sangat disayangkan banyak pihak desa yang cendrung menjadikan BUMG itu sebagai lambang saja, padahal manfaatnya cukup besar apabila dikelola dengan sungguh-sungguh, salah satunya bisa mengurangi pengangguran di desa,” tutur politisi Partai Golkar itu didampingi Julinardi anggota DPRK lainnya.

Dia menduga kalau ada desa yang menyalahgunakan dana untuk BUMG tersebut. Jika ini terus dibiarkan tanpa ada pengawasan, maka akan berdampak buruk bagi keberlansungan desa itu sendiri. Terkait hal itu, dia bersama anggota DPRK Abdya lainnya akan membahas tersebut, dengan harapan BUMG itu bisa dikelola dengan baik serta tepat sasaran.

“Yang kami inginkan desa itu mandiri dengan pengelolaan BUMG yang baik. Buktinya ada beberapa desa di Abdya sudah mampu mandiri saat ini, berkat keseriusan mereka dalam menghidupkan BUMG,” paparnya.

Ditambahkan, membangun Indonesia dari desa, adalah salah satu fokus pemerintah saat ini. Dengan adanya Undang-Undang desa yang memberikan keleluasan bagi pemerintah desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Salah satunya dengan berdirinya BUMG yang dapat mengetaskan kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa. Dalam BUMG itu sendiri memiliki modal atau aset yang sebagian atau seluruhnya berasal dari desa.

Modal tersebut akan digunakan untuk menciptakan usaha-usaha dari potensi desa yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan BUMG yang baik, modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa secara umum.

“Kami berharap seluruh desa di Abdya dapat mengaktifkan BUMG dengan pengelolaan yang baik dan benar. Tampung pendapat  masyarakat, apa yang dibutuhkan, dan usaha apa yang cocok untuk dijalankan, bukan sesuai keinginan pribadi atau sekelompok yang justru tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” tandasnya. (ag)