Pemkab Abdya dan DPRK Sepakat Bagi HGU Untuk Masyarakat


Foto: analisisnews.com/agus
RAPAT: Bupati Abdya Akmal Ibrahim rapat bersama Forkompinkab dan para anggota DPRK terkait pembagian lahan HGU kepada warga di aula DPRK setempat, Senin (15/6/2020). 

BLANGPIDIE-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten (Forkompimkab) sepakat menyetujui kalau eks Lahan hak guna usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi seluas 1000 hektare dibagi kepada warga kurang mampu termasuk warga korban konflik.

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim Senin (15/6/2020) dalam rapat bersama Forkompinkab di ruang rapat gedung DPRK setempat mengatakan, lahan yang berada di kawasan Kecamatan Babahrot itu akan dibagi kepada rakyat setelah dibentuk tim khsusus untuk menverifikasi kelayakan penerima lahan tersebut.  Kepada korban konflik, pihaknya akan duduk dulu bersama para unsur Komite Peralihan Aceh (KPA) di Abdya untuk membahas kriteria korban konflik yang layak untuk mendapat lahan tersebut. Dalam waktu dekat,  tim verifikasi tersebut akan segera dibentuk agar nama-nama penerima lahan dapat segera di data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Para penerima lahan itu akan dikuatkan dengan surat keputusan (SK) Bupati Abdya. Bagaimana teknisnya, Sekda dan pihak BPN serta pihak terkait lainnya yang akan mengkaji masalah itu. Terkait berapa jumlah warga yang akan mendapat lahan termasuk berapa jumlah lahan yang akan diterima, Bupati Akmal belum bisa memberikan jawaban secara rinci, karena pihaknya akan bermusyawarah dulu bersama tim yang dibentuk.

“Semua pihak akan dilibatkan dalam menverifikasi kelayakan penerima lahan HGU itu, agar yang menerima tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam beberapa usulan dalam rapat itu, ada anggota DPRK yang menyarankan lahan itu diberikan kepada masing-masing desa sebanyak lima hektare untuk dikelola dan menjadi pendapatan desa. Kemudian ada juga yang menyarankan kalau lahan HGU milik salah satu perusahaan di Abdya tersebut dicetak menjadi sawah baru selanjutnya dibagikan kepada warga. Serta beberapa dari anggota DPRK lainnya juga menyetujui kalau lahan itu dibagi setelah dikaji secara akurat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRK Abdya, Nurdianto usai rapat dimaksud mengatakan, dalam forum itu semua anggota DPRK yang hadir menyatakan sepakat untuk membagikan lahan itu. Namun, prosesnya harus disesuaikan dengan kriteria tertentu sebagai penerimanya.

“Siapa saja penerima manfaatnya, berapa jumlahnya serta bagaimana teknis pembagiannya itu nanti akan diatur oleh Pemkab Abdya. Langkah awalnya akan dibentuk timnya dulu dalam waktu dekat ini, agar semua prosesnya terarah,” singkatnya. (ag)