BPJS Kesehatan Ajak Dinkes Abdya Terapkan Perpres 75 Tahun 2019


Foto: analisisnews.com/agus
SOSIALISASI: BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh dan BPJS Kesehatan Abdya menggelar sosialisasi Perpres 75 Tahun 2019 serta BPJS Goes to Costumer yang diikuti Dinkes Abdya, kepala  dan bendahara Puskesmas serta sejumlah unsur terkait lainnya di Blangpidie, Senin (15/6/2020).

BLANGPIDIE-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh mengajak Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Barat Daya (Abdya) untuk berkomitmen menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) 75 tahun 2019. Ajakan tersebut dituangkan dalam kegiatan sosialisasi Perpres 75 Tahun 2019 dan kegiatan BPJS Goes to Costumer yang dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti, Kadinkes Abdya, Safliati SST Mkes, sejumlah kepala Puskesmas, bendahara Puskesmas, unsur  RSUD Tengku Peukan Abdya, unsur Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya, Senin (15/6/2020) di Blangpidie.

Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap Perpres 75 Tahun 2020 sehingga dapat meminimalisir kesalahan saat diimplementasikan di lapangan serta menginformasikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan layanan dan kepuasan kepada peserta.

Dijelaskan, program JKN-KIS bertujuan untuk memberikan perlindungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain dalam mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dengan menjadi menjadi peserta Program JKN-KIS, maka setiap peserta yang sehat akan bergotong royong membantu peserta yang sakit.

“Apabila taat membayar iuran tepat waktu dan menjaga kesehatan, maka dalam diri tiap-tiap orang tertanam rasa kepedulian terhadap sesama terutama yang mendapat musibah berupa sakit,” ujarnya.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Ridwan menambahkan, penyesuaian iuran dalam Perpres 75 Tahun 2019 merupakan bentuk gotong royong dari segmen peserta PNS daerah. Bentuk gotong royong bagi PNS daerah artinya iuran yang dipotong dari PNS daerah yang penghasilan bulanan lebih besar maka iuran akan lebih tinggi.

“Sebaliknya PNS daerah yang penghasilan bulanan  lebih rendah maka iurannya lebih sedikit. Sebelumnya iuran dari seluruh PNS Daerah pemotongannya tetap sama,” terangnya.

Sementara itu Kadinkes Abdya, Safliati SST MKes disela-sela kegiatan sosialisasi perpres 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan itu mengatakan, Dinkes Abdya dan Puskesmas tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan pembayaran iuran JKN sesuai dengan apa yang diatur dalam Perpres 75 Tahun 2019 dimaksud. Akan hal itu, dia mengajak setiap Puskesmas untuk patuh dalam menjalankan Perpres tersebut.

“Seluruh Kepala Puskesmas kami himbau untuk patuh  menjalankan implementasi Perpres 75 terkait tunjangan profesi bagi tenaga kesehatan, pegawai Pemkab untuk membayarkan sekaligus lengkap dengan yang 1 persen, sebab angkanya tidak terlalu banyak,” imbuhnya. (ag)