Empat Paguyuban Pertanyakan Legalitas Kepengurusan Hipelmabdya

BLANGPIDIE-Empat paguyuban mahasiswa tingkat kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang berada di Banda Aceh mempertanyakan legalitas kepengurusan Himpunan Pelajar Mahasiswa Abdya (Hipelmabdya) periode 2019-2021. Pascadigelar musyawarah besar (Mubes) pada Juni 2019 lalu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pengesahan pengurus dimaksud.

Ketua Paguyuban Mahasiswa Kecamatan Setia (HIMAPESS), Muti Azir Surian Jumat (19/6/2020) mengatakan, terhitung hampir sembilan bulan pengurus Hipelmabdya terkatung-katung tanpa adanya kejelasan legalitas. Menurutnya, hal itu patut dipertanyakan dan apakah mereka tidak mengajukan susunan kepengurusan atau mungkin ada kendala lain, sehingga susunan pengurus dimaksud belum disahkan dan tertuang dalam surat keputusan (SK). Terkait hal ini, tentu Ketua Hipelmabdya terpilih bertanggungjawab agar persoalan legalitas kepengurusan bisa segera di sahkan.

Hal serupa juga disampaikan Usman Fauzi Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Manggeng (IPMM). Menurutnya, Ketua Hipelmabdya terpilih dinilai tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Abdya  dalam hal merumuskan SK kepengurusan. Selain kurangnya kumunikasi, pihaknya menduga antara Pemkab Abdya dan ketua terpilih periode 2019-2021 ada persoalan lain, sehingga penyelesaian SK tersebut hingga saat ini terhambat.

Dia berharap Ketua Hipelmabdya jangan mengulur-ulur waktu tanpa adanya legalitas sebuah kepengurusan yang jelas. Melihat sebuah organisasi yang besar seperti ini, sudah seharusnya ada legalitas sesuai aturan hukum.  Percuma dilaksanakan kegiatan, namun secara hukum tidak dianggap.

Kekecewaan serupa terhadap pengurusan Hipelmabdya itu juga diutarakan Joni Iskandar selaku Plt Ketua Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Lembah Sabil (HIPEMALSA), bahwa dalam proses pengurusan SK tidak ada keterbukaan dengan para Ketua Paguyuban Kecamatan. Bahkan pihaknya mendapat info akurat bahwa lampiran SK pengurus Hipelmabdya yang sudah diajukan dicoret oleh Bupati Abdya.

“Apakah bupati tidak mau menandatangani SK tersebut, atau ada persoalan lain, ada apa sebenarnya. Kami dari paguyuban patut mempertanyakan masalah ini, agar lebih jelas,” paparnya.

Di lain sisi, Nanda selaku Ketua Persatuan Mahasiswa dan Pelajar Tangan-Tangan (PERMAPETA) juga ikut mempertanyakan SK kepengurusan yang belum jelas tersebut. Menurutnya, hal itu memang patut dipertanyakan, sebab sampai saat ini belum ada kejelasannya. Jangankan rapat menyusun program kerja kedepan, pelantikan pun tidak akan tercapai mengingat sisa jabatan lebih kurang satu tahun lagi.

“Jika memang ketua terpilih tidak mampu memimpin Hipelmabdya, lebih baik mundur saja, dari pada mempertahankan kepengurusan tanpa kejelasan,” pungkasnya. (ag)