Sejumlah Rumah Makan dan Perusahaan di Abdya Mangkir Pajak

Ilustrasi

BLANGPIDIE-Sejumlah rumah makan dan perusahaan yang beroperasi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dilaporkan mangkir terhadap kewajiban pajak. Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Abdya, Salman Alfarisi ST melalui Kepala Bidang Pendapatan, Zainul Abidin kepada wartawan Selasa (30/6/2020). Terkait banyaknya rumah mukan dan perusahaan yang enggan membayar pajak, pihaknya telah menyurati para wajib pajak baik itu pengelola rumah makan maupun perusahaan untuk segera melaksanakan kewajiban mereka.

“Surat telah kami layangkan sejumlah rumah makan dan perusahan yang mangkir pajak pada 2019. Surat yang kami kirim, kepada semua pengelola  rumah makan, perusahan termasuk para camat, agar melakukan kutipan pajak, terhadap wajib pajak, yang mangkir pada 2019 lalu,” paparnya.

Disebutkan, tidak hanya rumah makan dan perusahaan saja yang enggan membayar pajak, namun ada objek pajak  lain seperti pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C, serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) yang belum memenuhi kewajiban mereka. Tahun 2019 lalu pihaknya menargetkan pajak rumah makan makan ditargetkan Rp 420 juta, namun realisasi hanya Rp 50 jutaan, PBB target Rp 700 juta realisasi Rp 352 juta, dan terakhir pajak hiburan, target Rp 10 juta realisasi Rp 5 juta.

Ditambahkan, jika para PNS mau membayar PBB, maka realisasi pajak tersebut akan melebihi target. Bukan itu saja, pihaknya juga telah menyurati pihak rekanan pembangunan jalan dua jalur tahap pertama. Dimana, material yang digunakan itu berasal dari Abdya, sehingga pihak mereka wajib membayar pajak galian c untuk Abdya.

“Jangankan PNS, anggota dewan, ada yang enggan bayar pajak PBB. Meski begitu, kami terus berupaya, dan melakukan sosialisasi, sehingga semua pihak sadar dan mau membayar pajak, termasuk pajak PBB,” ungkapnya.

Pada 2019 lalu ada beberapa item pajak realisasinya terpenuhi, bahkan ada yang melebihi 100 persen. Karena, target pajak daerah pada 2019 itu, sebesar Rp 6 miliar lebih, sementara realiasi mencapai Rp 6,9 miliar. Realiasi yang paling besar itu, pada pajak restoran, target Rp 500 juta realisasi Rp 900 juta. Selanjutnya, pajak penerangan, sarang burung walet, galian C, BPHTB, dan pajak reklame. Memasuki juli ini, ada beberapa item pajak yang sudah mencapai 100 persen, namun ada juga yang masih dibawah 50 persen, karena dampak pendemi covid-19. Namun, pihaknya optimis bisa mencapai target yang ditentukan.

“Pada tahun ini, target pajak daerah naik menjadi Rp 6,5 miliar, atau mengalami kebaikan mencapai Rp 500 juta dari tahun 2019,” tutupnya.(ag)