BPH Migas Tegaskan Industri Tak Boleh Gunakan BBM Bersubsidi


Foto: analisisnews.com/agus
CINDERA MATA: Bupati Abdya Akmal Ibrahim (kiri) menyerahkan cindera mata kepada Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa saat berkunjung ke Abdya di Pendopo bupati setempat, Rabu (1/7/2020).

BLANGPIDIE-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melarang keras kegiatan proyek atau industri menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi termasuk Gas LPG (3Kg) bersubsidi. Penegasan itu disampaikan Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang disambut langsung oleh Bupati Akmal Ibrahim di Pendopo setempat, Rabu (1/7/2020) pagi.

Terkait hal itu dia meminta Pemkab Abdya bersama dengan kepolisian agar menindak tegas apabila ada oknum yang mencoba menyalahgunakan BBM bersubsidi termasuk Gas bersubsidi tersebut. Secara aturan, BBM subsidi tidak boleh digunakan untuk alat berat kegiatan proyek. Begitu juga dengan Gas subsidi juga tidak boleh untuk keperluan industri.

Disebutkan, pada tahun 2019, kuota Solar di Abdya sebesar 7.600 KL naik 21 persen menjadi 8.750 dan (Premium) 1.543 KL naik  37.91 persen.  Bersama dengan leading sektor lainnya, dia akan terus melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang patut diduga terjadi penyimpangan. Terutama daerah pertambangan dan perkebunan yang diduga kerap melakukan penimbunan BBM subsidi.

BPH Migas mengeluarkan surat edaran mengenai pengendalian kuota Solar subsidi untuk kendaraan bermotor yang mengangkut hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumiah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan dilarang untuk menggunakan solar subsidi. BPH Migas juga meminta Pemkab Abdya melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjual BBM bersubsidi di kios-kios pengecer maupun Pertamini, yang mana dalam peraturan Pertamina hal tersebut sudah menyalahi aturan.

“Harapan kami tidak ada oknum yang mencoba mempermainkan penggunaan BBM dan Gas subsidi ini,” tuturnya.

Pihak BPH Migas menyarankan kepada Bupati Abdya untuk mengajukan permintaan penambahan kuota Gas bersubsidi tersebut. BPH Migas juga meminta Pemkab Abdya dan pihak kepolisian untuk mengawasi penyaluran kuota BBM dan gas bersubsidi agar dilakukan penindakan terhadap pelaku atau oknum yang melakukan penyalahgunaan BBM dan Gas bersubsidi tersebut. Dalam kunjungan kerja pihak BPH Migas menyerahkan SK Kuota BBM bersubsidi Kepada Bupati Abdya. Di kesempatan itu juga, Bupati Akmal Ibrahim  meminta kepada BPH Migas untuk menambah kuota gas LPG bersubsidi (3 Kg) di wilayah Kabupaten Abdya, sehingga pemanfaatannya lebih merata kepada masyarakat.(ag)