BPJS Kesehatan Bahas Persiapan Implementasi Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata


Foto: analisisnews.com/agus
SOSIALISASI: BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh menggelar kegiatan sosialisasi membahas tentang prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata pada FKTP dalam Program Jaminan Kesehatan di Blangpidie, Abdya, Kamis (23/7/2020).

BLANGPIDIE-BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Kamis (23/7/2020) menggelar kegiatan sosialisasi membahas tentang prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  (FKTP) dalam Program Jaminan Kesehatan. Kegiatan dimaksud turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya (Abdya), Ketua TKMKB, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh beserta tim dan Seluruh Kepala Puskesmas serta pimpinan Klinik dan DPP, Dokter di FKTP dalam Kabupaten Abdya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Ahyar mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP, karenanya perlu dilakukan penguatan pelayanan primer melalui pemenuhan sarana prasarana serta kompetensi  termasuk untuk pelayanan kesehatan mata.

Konsep penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata di FKTP sampai penerbitan peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 Tahun 2020 tentang prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata pada FKTP dalam Program Jaminan Kesehatan telah dibahas secara intensif bersama Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi (IDI, PERDAMI, IROPIN).

“Pengaturan prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan pelayanan kacamata pada FKTP dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum bagi peserta dalam mendapatkan penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan,” terangnya.

Kemudian terselenggaranya pelayanan kesehatan mata komprehensif yang bermutu, efektif, dan efisien terutama untuk mendukung terwujudnya kendali mutu dan kendali biaya dalam Program Jaminan Kesehatan dan terakhir untuk tersedianya pedoman dalam melaksanakan prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata.

Ahyar berharap dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 Tahun 2020 untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  dan kepuasan peserta JKN-KIS. 

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti telah memastikan ke pihak Dinas Kesehatan terkait dengan ketersediaan atau pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan diimplementasi pada tahun2021 mendatang.

Dilain sisi, pihak Puskesman, Wildan mengutarakan bahwa untuk penganggaran sarana dan prasarana sudah dilakukan namun untuk tenaga terlatih sejauh ini belum ada.(ag)