BUMG Bisa Jadi Solusi Sulitnya Mendapatakan Gas Bersubsidi

DPRK Harap Musrenbang Usulkan Program Prioritas Pembangunan
Anggota DPRK Abdya, Julinardi

Julinardi Anggota DPRK Abdya

BLANGPIDIE-Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang tersebar dari 152 desa dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dinilai bisa menjadi solusi dalam menyediakan gas bersubsidi 3 Kg yang selama ini sulit didapatkan masyarakat. Dengan demikian, penerima gas 3 Kg tersebut tepat sasaran dan dijual dengan harga normal. Hal tersebut disampaikan Julinardi Anggota DPRK Abdya kepada wartawan Senin (10/8/2020).

Disebutkan, selama ini masyarakat di Abdya yang dianggap layak sebagai pengguna gas bersubsidi 3 Kg harus relah mengantre lama untuk mendapatkan gas dimaksud. Bahkan, tidak jarang dari mereka harus menunggu dalam waktu berjam-jam, agar gas yang digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari itu dapat diperoleh. Kerap terjadi antrean panjang hingga penumpukan jumlah pembeli yang setiap pangkalan. Tentu kondisi itu membuat masyarakat semakin susah dalam memperoleh gas bersubsidi.

“Gas itu ada, tapi susah untuk didapatkan. Meskipun gas itu tetap diperoleh, namun perjuangan dan pengorbanan mereka cukup besar. Mulai dari mengatre dalam waktu yang lama, hingga terbuangnya waktu demi mendapatkan satu tabung gas bersubsidi,” terangnya.

Kondisi itulah yang sangat disayangkan, terlebih disaat pandemi Covid-19 yang melarang adanya kerumunan warga serta wajib menjaga jarak agar penularan virus tidak semakin parah. BUMG merupakan badan usaha yang dikelola oleh gampong dituntut lebih jeli dan kreatif. Mereka harus mampu memetakan potensi dan mengembangkan peluang usaha di desa. BUMG diharapkan bisa berkembang dan memberikan efek berantai untuk menggerakkan perekonomian, salah satunya menjadi mitra dari Pertamina.

Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya BUMG yang bergerak dibidang penjualan gas 3 Kg bersubsidi tersebut, dapat mencukupi kebutuhan gas untuk masyarakat, serta lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh gas tersebut. Jika BUMG dan pangkalan yang dikelola oleh persorangan bisa berdampingan, maka masyarakat tidak lagi antre dan persediaan Gas selalu ada jika dibutuhkan.

“Jika BUMG ini bisa menjadi mitra Pertamina dalam menyediakan gas bersubsidi, tentu kekosongan gas dapat teratasi. Sebab setiap desa memiliki BUMG, disamping itu juga ada pangkalan gas yang berada dalam setiap kecamatan, sehingga antrean panjang menjadi berkurang dan pasokan Gas selalu ada,” ulasnya.

Hal itu bisa saja dilakukan apabila Pertamina memberikan peluang kepada BMUG. Selain memberikan peluang kerja juga sebagai antisipasi kekurangan gas bersubsidi ditengah masyarakat. Dilain sisi, pemerintah juga diminta untuk menambah jumlah kuota gas bersubsidi, sehingga pangkalan milik perseorangan dan BUMG  tetap mendapatkan jatah gas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“BUMG harus mapu bersinergi dengan pemerintah desa dalam menggali potensi yang ada di desanya. Pemetaan potensi itu bisa berupa perdagangan, agrobisnis, peternakan, perikanan air tawar hingga potensi wisata dan lainnya. Angka pengangguran pun bisa berkurang jika BUMG aktif serta jeli memandang potensi yang ada,” tutupnya. (ag)