Pemkab Abdya dan DPRK Bahas KUA-PPAS Perubahan


Foto: analisisnews.com/agus
KUA-PPAS: Wakil Bupati Abdya Muslizar MT menyerahkan dokumen KUA-PPAS perubahan tahun 2020 kepada Ketua DPRK Nurdianto dalam rapat paripurna pembukaan pembahasan rancangan KUA-PPAS di gedung DPRK setempat, Selasa (18/8/2020)
 

BLANGPIDIE-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (18/8/2020) secara resmi menyerahkan berkas dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun 2020 ke DPRK setempat untuk dibahas bersama. Dokumen itu diserahkan langsung Wakil Bupati, Muslizar MT kepada Ketua DPRK, Nurdianto dalam rapat peripurna pembukaan pembahasan rancangan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2020 di gedung dewan setempat.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Abdya Nurdianto didampingi Wakil Ketua Hendra Fadhli SH, juga turut dihadiri Kapolres Abdya AKBP Muhammad Nasution SIK, Dandim 0110/Abdya Letkol Inf Arip Subagiyo, mewakili Kajari, Sekda Abdya Drs Thamrin, para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPK, para Camat dan unsur terkait lainnya.

Wakil Bupati Muslizar mengatakan, pelaksanaan kegiatan APBK Abdya tahun anggaran 2020 dan perkembangan realisasi keuangan semester pertama belum sepenuhnya sesuai dengan asumsi dalam KUA tahun anggaran 2020. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyesuaian ABPK tahun 2020 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah  dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2613/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-2019 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. 

Hal itu tentu menyebabkan berkurangnya alokasi Pendapatan Daerah  baik dari dana Perimbangan maupun lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Terkait kondisi itu, perlu dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, meliputi  perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dirincikan, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 996.269.774.644 menurun menjadi Rp. 924.671.188.869. Hal itu dipicu lantaran terjadinya penurunan alokasi dana perimbangan sebesar Rp. 79.352.975.000 dari sebelumnya sebesar Rp. 619.798.207.000 menjadi Rp. 540.445.232.000. Di samping itu, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat penambahan sejumlah Rp. 3.746.797.447 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah serta penambahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 4.007.591.778.

Begitu juga dengan belanja daerah dari Rp.1.135.505.694.402  menurun ke angka Rp. 1.069.790.654.539. Mengenai pembiayaan daerah juga terjadi perubahan dari penerimaan awal Rp. 142.735.919.758 meningkat menjadi Rp. 151.119.465.670. Selanjutnya pengeluaran awal sebelum perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000 meningkat menjadi Rp.6.000.000.000. Kemudian pembiayaan netto setelah perubahan menjadi Rp. 145.119.465.670.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajukan dua rancangan qanun untuk dibahas bersama para anggota DPRK setempat. Masing-masing, Rancangan Qanun Kabupaten Abdya tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Abdya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Abdya dan Rancangan Qanun Kabupaten Abdya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Abdya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila. 

Amatan wartawan, usai mendengar sambutan dan paparan dari Wakil Bupati tersebut, Ketua DPRK Abdya Nurdianto menskor rapat dan dilanjutkan dengan penetapan jadwal pembahasan yang nantinya dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif.(ag)