DPRK dan Pemkab Abdya Mulai Bahas RAPBK-P 2020


Foto: analisisnews.com/agus
DOKUMEN RAPBK-P: Wakil Bupati Abdya Muslizar MT menyerahkan dokumen RAPBK-P tahun 2020 kepada Ketua DPRK Nurdianto dalam rapat paripurna di gedung DPRK setempat, Jumat (28/8/2020).
 

BLANGPIDIE-DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) bersama dengan tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mulai melakukan pembahasan dua tim terkait Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK-P) Abdya tahun anggaran 2020. Pembahasan rancangan qanun dimaksud ditandai dengan penyerahan dokumen RAPBK-P tahun 2020 oleh Wakil Bupati Abdya Muslizar MT kepada Ketua DPRK Abdya, Nurdianto dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung dewan setempat, Jumat (28/8/2020).

Wakil Bupati, Muslizar MT mengatakan, RAPBK-P tahun 2020 itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari nota kesepakatan antara Pemkab Abdya dengan DPRK setempat tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  Perubahan (PPAS-P)  tahun anggaran 2020. Kesepakatan kedua dokumen tersebut penting, artinya dalam penyusunan RAPBK-P 2020merupakan bentuk kesepahaman dan cermin dari keinginan bersama antara pemerintah dan DPRK.

Penyusunan RAPBK-P 2020 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pasal 154  ayat (1) Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan,  perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.  Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Ditambahkan, mengacu pada pelaksanaan kegiatan APBK Abdya 2020 dan perkembangan realisasi keuangan dalam APBK 2020 yang belum sepenuhnya sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Abdya 2020, maka perlu dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Asumsi yang dimaksud meliputi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, penyesuaian sasaran dan hasil yang dicapai dan proyeksi belanja sesuai kebutuhan.

Orang nomor dua di kabupaten tersebut mengucapkan terimakasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRK karena telah berkenan melakukan pembahasan KUA dan PPAS perubahan. Dengan harapan, apa saja yang dibahas nantinya dapat disepakati serta dapat direaliasasikan dalam proses pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.

“Semoga pembahasan ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat ditetapkan menjadi qanun APBKP tahun 2020,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPRK Abdya, Nurdianto mengatakan paripurna ini merupakan hal yang esensi, karena KUA dan PPAS perubahan merupakan hal yang urgensi dalam pelaksanaan mekanisme pemerintahan. Tahapan-tahapan pembahasan dari awal hingga akhir merupakan suatu rangkaian yang harus dijalankan, sehingga diharapkan hasil pembahasan akan berdaya guna dan berhasil guna.

Pembahasan dimaksud tentu menghasilkan nota kesepakatan bersama antara bupati dan DPRK terhadap KUA dan PPAS perubahan dan dasar inilah yang akan disusun menjadi dokumen rencana APBKP serta akan berakhir dengan penetapan qanun APBKP tahun 2020.

Amatan wartawan, paripurna tersebut turut dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan kabupaten, Sekda Abdya Drs Thamrin, para Asisten, staf ahli, kepala SKPK serta undangan lainnya. (ag)