Dibutuhkan Sinergi Tumbuhkan Ekonomi Ditengah Pandemi

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Safriadi menjelaskan proses pencairan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi, kepada wartawan dalam kegiatan media metting di gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh di Banda Aceh, Senin (7/9/2020).

BANDA ACEH – Kondisi pandemi Covid-19 dinilai cukup berpengaruh terhadap perekonomian. Turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dirasakan sejak Triwulan I 2020, yang mencatat (2,97), dan di Triwulan II (-5,32). Untuk itu, dibutuhkan komunikasi dan sinergi stakeholders untuk mendorong percepatan realisasi anggaran maupun kegiatan di daerah dan lembaga.

Demikian disampaikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Safriadi kepada wartawan dalam kegiatan media metting di gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh di Banda Aceh, Senin (7/9/2020).

Dikatakannya, total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian. Di awal Tahun 2020, total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah berjuluk Tanah Rencong ini mencapai Rp51,9 triliun.

“Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sebesar Rp14,74 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp37,16 triliun,” kataNYA.

Menurutnya, per September 2020, Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian menjadi Rp46,6 triliun. Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp12,97 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp.33,66 triliun.

Belanja Negara, katanya, menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, katanya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh berupaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara yang ada di Provinsi Aceh dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik.

“Sampai dengan 3 September 2020, total realisasi Belanja negara di Provinsi Aceh mencapai 72,6 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar 61,1 persen dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 77,0 persen,” jelas Safriadi.

Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, tambah Safriadi, dilakukan penyesuaian kebijakan Belanja Negara. Kebijakan tentang Belanja Negara antara lain berupa kebijakan penyesuaian dan refocusing belanja pada Kementerian Negara/Lembaga, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Selain itu, Pemerintah juga menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya,” paparnya.

Menurut Safiradi, terganggunya aktivitas ekonomi berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan.

Di sisi belanja, respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.

“Penyebaran Covid-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa. Pandemi Covid-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian,” ujarnya, seraya menyebutkan bahwa salah satu implikasinya, sebut Safriadi, berupa penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Diungkapkan, berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk mendukung optimalisasi dan percepatan pelaksanaan anggaran di daerah. Langkah-langkah strategis dan upaya yang dilakukan antara lain berupa simplifikasi pencairan dana APBN.

Selain itu, integrasi dan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pengelolaan APBN, peningkatan layanan kepada stakeholders, serta tetap menjaga dan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan segala pemangku kepentingan.

“Percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN, dan percepatan penyaluran akan terus didorong untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan perekonomian,” katanya. (Barlian)