Isi Kekosongan, Pemkab Abdya Lantik Tiga Pj Keuchik


Foto: analisisnews.com/agus
LANTIK: Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya Amrizal Ssos melantik tiga Pj Keuchik di kantor setempat, Selasa (8/9/2020).

BLANGPIDIE-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melantik tiga Pj Keuchik (Kepala Desa) untuk Kecamatan Susoh dan Setia. Pelantikan itu dipimpin Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, Amrizal, S.Sos Selasa (8/9/2020) di kantor bupati setempat.

Kabag Pemerintahan Setdakab Abdya Rizal SMn, Rabu (9/9/2020) mengatakan, pelantikan Pj Keuchik di Abdya itu, guna mengisi kekosongan terhadap beberapa desa sambil menunggu proses pemilihan keuchik secara langsung (Pilchiksung) yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2021 mendatang.

Pj keuchik yang dilantik itu diantaranya, Jamali sebagai Pj Keuchik Alue Dama, Kecamatan Setia, untuk masa jabatan 2020-2021 sesuai dengan Keputusan Bupati Abdya nomor  522 tahun 2020. Kemudian Drs Syarifuddin sebagai Pj Keuchik Desa Barat Kecamatan Susoh, bedasarkan Keputusan Bupati nomor  523 tahun 2020 dan Edy Nurhady sebagai Pj Keuchik Durian Jangek, sesuai Keputusan Bupati Abdya nomor  524 tahun 2020 juga untuk masa jabatan 2020-2021.

Secara terpisah, Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya Amrizal, SSos mengatakan, Keuchik merupakan pelayan masyarakat yang mempunyai akses langsung. Maka dari itu, dia meminta kepada keuchik yang baru dilantik untuk bisa menyukseskan program pemerintah dan tentunya mampu merangkul semua elemen masyarakat demi pembangunan di desa.

Tugas keuchik itu berat dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat yang ada. Tugas tersebut akan ringan jika mampu membangun komunikasi yang baik dengan perangkat desa. Keuchik juga harus berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, seperti Camat dan unsur Muspika lainnya. Tugas-tugas keuchik ini harus dilaksanakan dengan baik, berlaku adil terhadap masyarakat.

Di tingkat desa sekarang sangat banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat termasuk dari pemerintah daerah. Tentunya, dana itu harus dipergunakan dengan baik sehingga bisa memandirikan desa, meninggkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteran masyarakat. Namun dalam hal merencanakan penggunaan anggaran itu, perlu melaksanakan musyawarah dengan masyarakat secara transparan.  Apapun bentuk realisasi anggaran desa itu harus dipublikasikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga tidak ada persoalan yang timbul di pemerintahan desa.(ag)