Pol-PP Sosialisasi Perbup di Lokasi Wisata

Petugas Pol-PP, TNI dan Polri melakukan sosialisasi Perbup tentang Disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan di lokasi wisata kuala Leuge, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, Minggu (13/9). (Analisisnews.com/sairi).

Idi Rayeuk, (Analisisnews.com). Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh Timur melakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Timur  (Atim) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)  Aceh Timur bersama personel TNI dan  Polri melakukan sosialisasi Perbup Aceh Timur di tempat wisata Pantai Kuala Leuge, Kecamatan Peureulak, kabupaten tersebut, Minggu (13/9).

“Untuk sekarang ini kita baru tahap sosialisasi perbup, dan belum bisa kita berikan sanksi bagi pelanggar Prokes Covid-19, dalam sebulan kedepan kita terus lakukan sosialisasi, setelah itu baru tahap penjatuhan sanksi terhadap pelanggar Protokol kesehatan,” ujar Kasatpol PP dan WH Aceh Timur, Teuku Amran SE. MM melalui Kabid Trantib M. Jamin SE kepada analisisnews.com, Minggu (13/9).

Seperti diketahui, Perbup tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan memiliki 15 Bab yang di dalamnya mengandung 31 pasal.

Dalam Bab I Perbup tersebut mengatur tentang ketentuan umum, Bab II berkaitan dengan ruang lingkup, Bab III tentang pelaksanaan, Bab IV soal monitoring dan evaluasi serta Bab V tentang sanksi.

Bab VI tentang jenis pelanggaran, Bab VII tentang mekanisme penerapan sanksi administratif, Bab VIII tentang kewenangan dan pendelegasian pemberian sanksi administratif, Bab IX tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan, dan Bab X tenang pemantauan evaluasi dan pelaporan.

Selanjutnya, Bab XI tentang pembinaan dan pengawasan, Bab XII mengatur soal sosialisasi dan partisipasi, Bab XIII tentang pendanaan, Bab XIV tentang ketentuan lain, dan Bab XV ketentuan penutup.

Kata T. Amran, berbagai sanksi diatur seluruhnya dalam Perbup tersebut, seperti sanksi ringan berupa sanksi lisan dan tulisan, sanksi sedang berupa jaminan kartu identitas, kerja sosial dan pengumuman secara terbuka.

“Adapun sanksi berat mengatur denda administratif terhadap usaha mikro dan kecil, sanksi mulai dari Rp50 ribu, Rp300 ribu, hingga Rp1 juta,” pungkas T. Amran atau biasa disapa Ampon. (sairi)