Pemkab Abdya Berlakukan Sanksi Jika Tak Pakai Masker

BLANGPIDIE-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi memberlakukan sanksi denda bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Hal itu dilakukan sebagai  upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di kabupaten setempat.

Sekda Abdya, Drs Thamrin, Jumat (18/9/2020) membenarkan akan memberikan sanksi bagi warga yang keluar rumah tanpa memakai masker. Bahkan Bupati Abdya Akmal Ibrahim telah menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) tentang protokol kesehatan. 

“Perbup tentang protokol kesehatan itu sudah diteken oleh Bupati, maka sanksi denda akan diterapkan,” ujarnya.

Selain tentang disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kabupaten setempat. Perbup Nomor 38 Tahun 2020 yang telah diteken Bupati itu terdiri dari 14 (XIV) Bab dan 35 pasal, dan Perbup Abdya itu mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Perbup tersebut juga mengatur masalah koordinasi, alat pelindung diri (APD), hingga termasuk penerapan jam malam, pembinaan, dan pengawasan, serta pengendalian. Khususnya mengenai sanksi administrasi bagi perorangan maupun pelaku usaha sebagaimana diatur pada Pasal 28, 29 dan 30 perbup Abdya.

Menurutnya, Perbup tersebut telah melalui proses diskusi dengan Forkompinkab Abdya. Dengan demikian, sanksi akan dikenakan bagi pelanggar perorangan berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial, kerja sosial, denda administratif, dan penyitaan sementara kartu tanda penduduk (KTP). Terkait dengan penyitaan sementara KTP dilakukan jika pelanggar protokol kesehatan tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, ataupun denda administratif.

Sementara denda bagi pelaku usaha, pengelola, dan penyelenggara atau penanggungjawab tempat, berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara operasional usaha, hingga pencabutan izin usaha.

“Sanksinya, pelanggar akan menyanyikan lagu nasional dan daerah, membaca surat pendek Alquran bagi yang beragama Islam, dan mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran,” tuturnya.

Dalam hal itu juga diatur denda administratif untuk perorangan yang melanggar sebanyak empat kali berturut-turut harus membayar denda Rp.50 ribu yang akan disetor ke kas daerah. Kepada pelaku usaha, akan dilakukan teguran lisan dan terguran tertulis untuk pelanggaran kedua. Untuk pelanggaran ketiga kalinya akan diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 ribu dan distor ke kas daerah. Terkait penghentian sementara operasional usaha, hal itu akan diberikan apabila pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif dan khusus sanksi pencabutan izin usaha akan dikenakan jika pelanggaran protokol kesehatan dilakukan sudah lebih dari tiga kali.(ag)