YARA Minta Polisi Tertibkan Galian C di Abdya


Sekretaris YARA Perwakilan Abdya Erisman SH

BLANGPIDIE-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta pihak kepolisian bersama dengan instansi terkait di kabupaten setempat agar melakukan menertiban terhadap galian C yang diduga belum memenuhi syarat administrasi berupa izin resmi untuk beroperasi. YARA menilai selama ini ada galian C tetap beroperasi meski diduga belum mengantongi izin resmi untuk menjalankan usahanya tersebut. Terutama untuk galian C jenis batu gajah. 

“Berdasarkan hasil investigasi kami lakukan, ditemukan masih ada usaha galian C yang belum memiliki izin resmi tapi masih tetap beroperasi,” ujar Sekretaris YARA Perwakilan Abdya Erisman SH, Rabu (30/9/2020) kepada wartawan.

Dikatakan, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya penertiban, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di tengah masyarakat serta dapat merusak lingkungan di sekitar. Akan hal itu dia berharap pihak hukum juga dari instansi terkait di Abdya dapat turun tangan untuk memastikan hal itu. Karena banyak dampak buruk yang akan ditimbulkan dikemudian hari nanti.

“Dalam kondisi seperti ini tentu yang dirugikan disini adalah masyarakat, mereka akan terkena dampak buruk dari kerusakan lingkungan tersebut,” paparnya.

Demi ketertiban dan mejaga kelestarian alam serta fungsi kontrol stabilitas pendapatan asli daerah (PAD), YARA berharap instansi terkait harus tegas mengambil langkah penertiban dan membacklist usaha galian C yang belum memenuhi persyaratan. Unsur penting dari sebuah penertiban ini juga untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang tinggal didekat usaha galian tersebut. Bila aktivitas pengangkutan dilakukan pada siang dan malam hari, tentu ini sangat menggangu terutama masyarakat sekitar dan pengguna jalan pada umumnya.

“Sangat disayangkan jika kondisi ini terus dibiarkan. Harapan kami pihak hukum selangkah lebih maju untuk mensterilkan kondisi ini. Sebab dengan adanya izin itu akan menguntungkan daerah juga masyarakat,” tuturnya.

Hal ini perlu dilakukan mengingat amanah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 yang menegaskan setiap ada pengeluaran komoditas bahan galian dari aktivitas penetapan lahan harus memiliki izin. Akan hal itu peran serta pihak kepolisian dalam menertibakan beberapa usaha galian C di Abdya yang belum mematuhi dan memiliki izin sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang sangat diperlukan. Dimana, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dapat dijerat pidana apabila belum mengantongi izin. (ag)