Realisasi APBN di Aceh Capai Rp. 8,9 Triliun

Kepala Kantor Wilayah DJPB Aceh, Syafriadi menjelaskan realisasi anggaran APBN di Aceh dalam media meeting di kantor wilayah DJPB di Banda Aceh, Senin (5/10/2020).

BANDA ACEH – Hingga triwulan III tahun anggaran 2020, realisasi belanja kementerian dan lembaga yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Aceh mencapai Rp. 8,90 Triliun, dari pagu anggaran Rp.13,05 Triliun. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Aceh, Syafriadi di Banda Aceh, Senin (5/10/2020).

“Hingga akhir September lalu, bila dipersentasekan serapan APBN di Aceh sudah mencapai 68,25 persen,” katanya, seraya menjelaskan bahwa serapan APBN tersebut merupakan belanja pemerintah yang merupakan instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Di provinsi Aceh, katanya, lebih dari 700 satuan kerja yang dibiayai APBN dan satuan kerja tersebut tergabung dalam kementerian dan lembaga negara lainnya. Selanjutnya, dirincikan, dari serapan anggaran Rp8,9 triliun tersebut, realisasi belanja terbanyak Kementerian Agama sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,97 triliun atau 66,41 persen.

Kemudian, Kementerian Pertahanan dengan realisasi Rp1,58 triliun dari pagu Rp2,32 triliun atau 67,84 persen. Kementerian PUPR dengan realisasi Rp1,32 triliun dari pagu Rp2,1 triliun atau 63,19 persen.

Serta Kepolisian RI dengan realisasi Rp1,21 triliun dari pagu Rp1,54 triliun atau 78,42 persen. Dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan realisasi Rp653 miliar dari pagi Rp1,19 triliun atau 54,53 persen.

“Serapan belanja Kementerian Pendidikan Nasional ini masih rendah karena perguruan tinggi yang dibiayai APBN belum melakukan perkuliahan. Begitu juga dengan penelitian, belum dilakukan karena pandemi COVID-19,” kata Syafriadi.

Dia mengatakan pihaknya terus mendorong satuan-satuan kerja meningkatkan daya serap anggaran, sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Percepatan serapan anggaran ini untuk mengakselerasi pemulihan perekonomian yang kini terdampak pandemi COVID-19. Namun, percepatan realisasi anggaran tetap berpedoman pada tata kelola keuangan yang baik,” katanya. (red/bar)