Aceh Besar Mulai Terapkan Siskeudes Online

Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menancapkan sebilah rencong ke dalam wadah, diiringi rafai dari unsur Forkopimda setempat, sebagai tanda dimulainya penerapan Siskeudes Online di kabupaten Aceh Besar, dalam acara peluncuran program tersebut di gedung PKK Aceh Besar di kota Jantho, Rabu, (7/10/2020).

KOTA JANTHO – Dalam rangka menuju tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Besar meluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di gedung PKK Aceh Besar di kota Jantho, Rabu (7/10/2020) pagi. Daerah ini menjadi kabupaten pertama di Aceh yang mulai menerapkan Siskeudes Online.

Peluncuran Siskeudes Online oleh Bupati Aceh Besar, Ir. H Mawardi Ali dan dihadiri dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Indra Khaira Jaya, Kapolres Aceh besar AKBP Riki Kurniawan, mewakili Dandim 0101/BS, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari SE MSi, Plt Sekda Aceh Besar Abdullah, S.Sos, dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Besar.

Bupati Aceh Besar, Ir. H Mawardi Ali mengatakan, dengan kondisi pandemi corona virus desease 2019 (Covid-19), sistim secara virtual sudah menjadi pilihan. Selain itu, sebutnya, Siskedues online sangat penting mengingat Aceh Besar yang luas dengan 604 desa. Dengan aplikasi Sikeudes Online tersebut, sehingga dapat diketahui secara mudah tentang perencanaan pembangunan di desa hingga proses dan hasilnya.

Lebih lanjut, Di mengatakan, saat sekarang Informasi dan Teknologi sudah lebih berkembang. Untuk itu harus kita ikuti bahkan sampai ke desa. Jadi Pembinaan terhadap pembangunan desa adalah keniscayaan dan sesuatu yang sangat diperhatikan. Apalagi, katanya, dalam kondisi sekarang memang harus bekerja secara digital.

“Hari ini kita melaunching sebuah program berupa Siskeudes Online. Ini sesuatu yang sangat penting diterapkan di desa, apalagi di Aceh Besar cukup banyak desanya. Pembangunan bukan hanya menghabiskan uang saja. Kalau menghabiskan uang tanpa sistem keuangan juga bisa habis,” kata Mawardi Ali, seraya menegaskan bahwa realisasi pembangunan dan akuntabilitas ynag harus diperhatikan.

Diungkapkan, barometer kemajuan sebuah daerah dapat diukur dari kemajuan desa-desanya. “Aceh Besar sebagai kabupaten pertama melaunching Siskeudes Online ini, dan ini luar biasa. Aceh Besar ini akan maju dan hebat apabila pembangunan di desa hebat. Aceh bear tidak akan maju kalau pembangunan di desa tidak maju. Jadi pembangunan desa itu harus kita jadikan tujuan dari pembangunan itu sendiri,” ujarnya.

Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya, aplikasi Siskeudes Online bisa dipergunakan tanpa ketergantungan dengan instansi manapun. Hal itu diprogramkan untuk mempermudah sistem keuangan dintingkat desa. “Kita berharap bagaimana sistem keuangan desa dirancang mulai dari perencanaan proses pelaksanaannya sampai pelaporannya dapat berjalan baik,” harapnya.

Untuk itu, kata Indra, perlu dukungan sekua pihak untuk bagaiman sistem tersebut bisa maksimal, agar upaya untuk bagaimana sistem keuangan bisa riel di lapangan bisa terwujud. “Perlu dukungan semua pihak. Karena, sumber daya di desa memang sumber daya yang perlun kita dampingi. Intinya bagaimana keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan,” kata Indra.

Sebab, katahya, kalau tidak dipertanggungjawabkan secara baik, sangat disayangkan nanti aparatur di desa berurusan dengan aparat penegak hukum, akibat kurng tertib keuangannya.

Kepala DPMG Aceh Besar, Carbaini, S.Ag mengatakan, aplikasi Siskeudes Online diterapkan di Aceh Besar juga untuk mewujudkan tata kelola keuangan gampong yang hiak, menuju gampong mandiri. Aplikasi Siskeudes Online ini sebagai alat bantu bagi pemrintahan gampong guna mencatat keuangan gampong.

“Penerapan aplikasi Siskeudes di Aceh Besar dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2017 Tahun 2020 pemerintah gampong diwajibkan menerapkan aplikasi Siskeudes dan Alhamdulillah sekarang sudah berbasis Online,” katanya. (Barlian)