DPRA Akan Kaji Kembali Hukuman Cambuk Pelaku Perkosaan

Anggota Komisi I DPRA, Darwati A Gani

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan mengkaji kembali hukuman cambuk terhadap pelaku perkosaan dan pencabulan di Aceh. Selama ini dinilai hukuman cambuk tidak memberikan efek jera kepada pelaku. 

Penggunaan Qanun (Perda) Jinayah telah membuat pelaku pencabulan dan perkosaan lebih banyak dihukum cambuk, dan bukan dihukum penjara atau denda.  Kebijakan tersebut dinilai merugikan korban. Hukuman cambuk saja sangatlah ringan, ini tidak memberi efek jera bagi pelaku,” kata Darwati A Gani, yang merupakan anggota Komisi I DPRA membidangi Hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan itu beberapa waktu lalu.

Sebab, kata Darwati, setelah hukuman selesai, pelaku akan kembali berada di tengah masyarakat dan hal ini memberi peluang pelaku mengulangi kembali perbuatan bejatnya.  Ditambah lagi, korban yang masih mengalami trauma dan ketakutan. 

Politisi PNA ini mengaku kalau pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan LBH dan KontraS, bahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak terkait seperti kepolisian, Mahkamah Syar’iyah, para akademisi dan pegiat sipil untuk mencermati perkembangan kasus yang terjadi di Aceh. “Kami juga akan mengkaji kembali efektifitas penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual,” ungkapnya. 

Menurutnya yang sangat terpenting adalah perhatian terhadap psikologis korban perkosaan dan pencabulan. Karena itu menyangkut dengan masa depan korban. “Yang lebih penting lagi, kita juga harus perhatikan psikologis dan masa depan korban perkosaan. Kalau selama ini hanya sebatas menghukum pelaku,” ujarnya.

Dia juga menyorot kasus pembunuhan terhadap bocah 9 tahun di Aceh Timur, yang dibunuh oleh pelaku perkosaan terhadap ibunya. “Ini kasus yang sangat keji, saya pribadi mengutuk kejadian itu, dan meminta pelaku dihukum dengan hukuman yang berat,” tegasnya.  

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh menunjukkan telah terjadi 30 kasus perkosaan terhadap perempuan pada tahun 2018, dan 33 kasus terjadi pada tahun 2019.  Sedangkan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan pada tahun 2018 terjadi sebanyak 19 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus. 

Sementara untuk kasus perkosaan terhadap anak pada tahun 2018 sebanyak 96 kasus dan tahun 2019 sebanyak 91 kasus. Sedangkan kasus pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 203 kasus pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebanyak 166 kasus. (*)