Tolak Omnibuslaw, Massa Geram Berorasi di DPRK


Foto: analisisnews.com/agus                                                                             
AKSI: Massa yang tergabung dalam Geram, Senin (12/10/2020), melancarkan aksi menolak disahkannya Undang-Undang Omnibuslaw tentang Cipta Kerja di gedung DPRK Abdya.

BLANGPIDIE-Seratusan lebih mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Abdya Menggugat (Geram), Senin (12/10/2020), berorasi menolak Undang-Undang Omnibuslaw tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta. Dalam aksi tersebut sejumlah massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), SEMMI, Ikatan Mahasiswa Pelajar Abdya (IMPADA) dan Gabungan Pelajar Mahasiswa Abdya (GAPELMABDYA) Meulaboh, berunjuk rasa mulai dari lapangan Persada, Blangpidie menuju gedung DPRK Abdya.

Amatan wartawan, dalam perjalanan menuju gedung DPRK Abdya, para mahasiswa ini sempat berorasi di kawasan Simpang Cerana Blangpidie. Kehadiran mahasiswa dalam aksi penolakan undang-undang tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian setempat, termasuk personel Satpol PP.

Koordinator Aksi, Julianda mengatakan,  aksi ini merupakan upaya pihaknya dalam menolak Undang-Undang Omnibuslaw tentang Cipta Kerja yang justru merugikan dan menyengsarakan rakyat. Aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap rakyat yang juga diserukan oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menolak bersama Undang-Undang Omnibuslaw. Setiba di gedung DPRK Abdya, para mahasiswa terus menyuarakan bentuk penolakan terhadap pengesahan undang-undang yang dinilai belum memihak kepada rakyat. Massa juga meminta kepada wakil rakyat agar dapat mempersilahkan mereka memasuki gedung dewan yang terhormat tersebut.

Tidak berselang lama, Ketua DPRK Abdya Nurdianto didampingi Wakil Ketua Hendra Fadhli dan para anggota DPRK lainnya mempersilahkan para mahasiswa untuk memasuki ruang paripurna DPRK Abdya. Setelah mendapatkan izin, Satpol PP juga personel Polres Abdya langsung membuka jalan untuk menuju lantai dua gedung dewan tersebut.

Dihadapan para anggota dewan, mereka membacakan pernyataan sikap yang isinya bahwa, DPR RI dan pemerintah telah menfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi koperasi dan oligarki yang dilegalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan dalih mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pihaknya berpendapat kalau proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak partisipatif dan eksklusif. Kemudian, proses pembentukan juga melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan.

Akan hal itu, mahasiswa meminta DPRK Abdya dan seluruh fraksi komisi untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap Omnibuslaw tentang Cipta Kerja dengan menyatakan sikap dalam bentuk surat yang dikirimkan ke Presiden RI dan DPR RI karena cacat secara konstitusional dalam pembentukannya. Terakhir mereka mendesak aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan represif dan tidak menahan para demonstran dalam memperjuangkan penolakan Undang-Undang Omnibuslaw serta mendesak segera membebaskan aktivis yang ditangkap.

Ketua DPRK Abdya, Nurdianto dengan tegas ikut menolak Undang-Undang Omnibuslaw. Tidak hanya Ketua DPRK, Wakil dan juga fraksi-fraksi juga ikut menolak disahkannya undang-undang tersebut. 

“Selaku pimpinan DPRK Abdya, kami menolak disahkannya undang-undang ini. Kami tidak takut sekalipun terancam di PAW. Kami serius dan sependapat dengan apa yang telah adek-adek mahasiswa tuntut hari ini,” tegasnya.

Bersama dengan 14 yang hadir ke lokasi dari 25 anggota DPRK Abdya, dia menandatangani petisi yang dibacakan oleh koordinator aksi. Kemudian petisi tersebut juga akan diteruskan oleh DPRK ke pemerintah pusat. Aksi mahasiswa itu berjalan dengan aman dan damai, dibawah pengawalan personel Polres Abdya dan Satpol PP, juga turut dipantau Kapolres Abdya AKBP Muhammad Nasution SIK dan sejumlah perwira Polres lainnya. (ag)