Kepala BKKBN Ajak Kepala Daerah di Aceh Dukung Penurunan Stunting

BANDA ACEH – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) mengajak para kepala daerah di Aceh untuk mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan penurunan stunting.

Hal itu disampaikan Hasto usai melantik Perkumpulan Kepala Dinas Keluarga Berencana (Perkadis KB) Indonesia provinsi Aceh Periode 2020-2023 di Hotel Kyriad Banda Aceh, Kamis (22/10/2020). Dikatakannya, Aceh merupakan slah satu daerah yang tinggi angka stunting. Sehingga, dinilai perlu dukungan semua pihak untuk mengatasi persoalan tersebut.

“BKKBN punya tugas penting berikutnya yaitu stunting. Oleh karena itu, BKKBN akan bekerja keras bersama kader-kader, tokoh masyarakat, TNI dan Polri untuk menyelesaikan masalah stunting ini.
Bahkan saya mohon dukungan dari kepala daerah untuk mendukung program Bangga Kencana dan penurunan stunting,” ajaknya.

Selain itu, Hasto Wardoyo juga mengatakan, dimasa pandemi Covid-19 tetap dilakukan pelayanan terhadap masyarakat, tetapi dibagi di banyak titik, untuk menghindari kerumunan atau keramaian. Pelayanan dilakukan petugas dan kader-kader KB yang ada di masing-masing desa di provinsi Aceh ini. “Jadi, merekalah yang bergerak,” katanya.

Dikatakannya, pelaksanaan pelayanan KB tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu juga dilakukan sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19.
“Ditengah pandemi ini marilah kita lakukan pelayanan. Pelayanan tetap banyak tetapi dibagi di titik-titik yang banyak, supaya sosial distanching dan phisical distanching tetap terjaga,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh Drs Sahidal Kastri, mengatakan bahwa provinsi Aceh berada di urutan ke – 3 nasional tertinggi angka Stunting. “Penyakit diare juga urutan ketiga tertinggi nasional. Penyebabnya adalah lingkungan tidak bersih dan ini merupakan salah satu penyebab juga angka stunting di Aceh masih tinggi,” kata Sahidal, seperti dilansir rri.co.id, saat di Universitas Teuku Umar (UTU), Rabu (21/10/2020).

Sahidal, mengatakan, angka stunting di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh semuanya berada di ambang batas toleransi WHO dengan jumlah yang terdata bayi pendek dan sangat pendek itu mencapai 7.656 balita. “Tertinggi itu Kota Subulussalam. Ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam menurunkan angka stanting di Aceh. Karena itu kita harapkan peran serta semua mitra perguruan tinggi untuk bersama-sama,” ujarnya.

Ada empat hal yang dikonfirmasikan BKKBN Provinsi Aceh sebagai penyebab terjadinya stanting cukup tinggi, pertama karena melahirkan balita terlalu muda, melahirkan terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak. (bar/red)