DPRK dan Pemkab Abdya Sepakati APBK 2021

??????


Foto: analisisnews.com/agus
JAWABAN: Bupati Abdya, Akmal Ibrahim memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan  bersama rancangan qanun APBK 2021 menjadi qanun APBK 2021 di gedung DPRK setempat, Rabu (25/11/2020).
 

BLANGPIDIE-Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021 Aceh Barat Daya (Abdya) disepakati dan disahkan sebesar Rp.1.036.931.604.914. Pengesahan besaran APBK Abdya itu tertuang dalam berita acara antara DPRK dan Pemkab Abdya pada rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan  bersama rancangan qanun APBK 2021 menjadi qanun APBK 2021 di gedung DPRK setempat, Rabu (25/11/2020).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Nurdianto tersebut telah menyepakati dan menyetujui belanja daerah, sebagaimana tertuang dalam berita acara yang disampaikan Zul Ilfan selaku anggota Badan Anggaran DPRK Abdya menyimpulkan bahwa, belanja daerah sejumlah Rp.1.036.931.604.914 dan jumlah pendapatan senilai Rp. 948.776.055.425. Sedangkan besaran APBK Abdya tahun 2020 Rp 1.118.650.350.402. Usai laporan Badan Anggaran DPRK Abdya, rapat dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan Julinardi dari Fraksi Abdya Sejahtera dan Yusran dari Fraksi Abdya Hebat.

Julinardi melalui pemandangan umum fraksi menekankan, Pemkab Abdya harus memaksimalkan pemanfaatan terobosan berbentuk digitalisasi dalam segala kegiatan sosialisasi, edukasi termasuk dokumen pelaporan oleh seluruh SKPK seperti penerapan E-Planing dan E-Kinerja. Sebab pemanfaatan media teknologi dinilai lebih efektif dan efisien serta memiliki jangkuan yang luas, terlebih saat ini Abdya termasuk salah satu kabupaten yang dilanda pandemi Covid-19. Dengan cara pemanfaatan teknologi tentu bisa menjadi upaya khusus dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pihaknya juga menilai, sumber daya manusia di tingkat desa masih sangat rendah, sehingga sangat wajar dalam pengelolaan dana desa untuk 152 desa dengan total sekitar Rp.200 miliar lebih itu kerap terjadi kesalahan, penyimpangan yang berujung pada salah sasaran pelaksanaan program, bahkan ada yang berusan dengan  pihak hukum.

“Kami harapkan Pemkab Abdya untuk dapat memastikan terlaksananya audit dana desa setahun sekali. Jika terdapat kendala seperti  keterbatasan anggaran ataupun personel auditor segera carikan solusi terbaik,” paparnya.

Dilain sisi, Yusran dari Fraksi Abdya Hebat mengapresiasi Pemkab Abdya terkait perjuangan pembebasan lahan PT Cemerlang Abadi untuk dikembalikan kepada daerah. Dia juga mengingatkan Pemkab Abdya juga menuntaskan program pembangunan jalan dua jalur dari simpang Cot Manee hingga pusat kota kabupaten melalui lintasan jalan nasional wilayah Kecamatan Susoh.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemkab Abdya hendaknya mengoptimalkan pembangunan daerah yang tepat guna serta bermanfaat bagi masyarakat, termasuk menata kembali perluasan jalan alternatif di kawasan Kota Blangpidie,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada anggto dewan dan tim anggaran kabupaten yang telah menyelesaikan pembahasan demi pembahasan dengan berbagai beban. Bahkan tidak bisa dipungkiri, pembahasan  anggaran tahun ini memiliki beban yang lumayan berat, lantaran dua tim melakukan pembahasan ditengah kebutuhan meningkat sementara jumlah anggaran terbatas. Dua hal yang sangat kontradiktif pada saat kebutuhan  banyak, kemampuan keuangan akibat transfer pusat dan berbagai target pendapatan juga berkurang.

“Akan hal ini kita semua dituntut untuk memilik keahlian, kesabaran melihat persoalan pada saat krisis seperti ini. Tidak semua keinginan kita bisa tercapai, kadang-kadang kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keinginan-keinginan dan sabar dengan waktu yang mungkin tidak bisa dipenuhi. Saya ingatkan bahwa anggaran ini dibahas tentu banyak harapan yang tidak tercapai, terlebih pembahasannya sampai larut malam. Saya sebagai pimpinan pemerintahan tetap ingin menjaga ruang fiskal agar tetap stabil dan tidak ada istilah gagal bayar, tidak ada istilah penundaan kegiatan. Apa yang sudah kita sepakati sebaiknya memang sepenuhnya dilaksanakan,” terangnya.

Ditambahkan, apa saja yang disampaikan dalam pemandangan umum frkasi tentu menjadi bahan evaluasi dan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ada beberapa masukan yang memang telah dijalankan, sehingga perlu kerjasama tim yang baik antara Pemkab Abdya dan anggota DPRK agar setiap tujuan maupun program dalam berjalan optimal.

Selain dihadiri Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, paripurna tersebut juga dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan kabupaten, Sekda Abdya, Drs Thamrin, para asisten, staf ahli, kepala SKPK, camat hingga unsur terkait lainnya.(ag)