BPJS Kesehatan Gelar Rekonsiliasi Iuran Wajib PNS Abdya


Foto: analisisnews.com/agus
REKONSILIASI: BPJS Kesehatan dan Pemkab Abdya memperlihatkan berita acara rekonsiliasi iuran wajib jaminan kesehatan PNS daerah yang telah ditandatangani bersama, Selasa (8/12/2020).

BLANGPIDIE-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh, Selasa (8/12/2020) menggelar rekonsiliasi iuran wajib jaminan kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kegiatan yang berlangsung di aula Bappeda Abdya tersebut dihadiri Sekda Abdya, Drs Thamrin, Kepala Badan Keuangan, Salman Alfarisi ST, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar, SE MM, Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti, Kadis Kesehatan Abdya, Safliati SST Mkes dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar, SE MM mengatakan, kegiatan rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan PNS daerah itu bertujuan untuk mencapai persamaan tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan, memastikan kecukupan dan ketersediaan anggaran jaminan kesehatan pada APBK Abdya. Selain itu, untuk memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan akurasi data dan pembayaran iuran jamina kesehatan, mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan.

Sejak adanya regulasi terbaru yaitu Peraturan Presiden 75 Tahun 2019, maka per 1 Januari 2020 terdapat perubahan komponen perhitungan sehingga dibutuhkan waktu agar perhitungan iuran ini dapat diaplikasikan secara optimal di lapangan. Dalam Peraturan Presiden terbaru tersebut, beberapa komponen perhitungan iuran PNS mengalami perubahan seperti dasar perhitungan persentase pemotongan gaji, perubahan komposisi persentase antara pemberi kerja dan pekerja, batas paling tinggi pemotongan. Oleh karena itu, diharapkan adanya rekonsiliasi secara berkala akan membuat perhitungan menjadi lebih efektif.

“Tujuan lainnya untuk menjalin komunikasi yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonis antara BPJS kesehatan dengan Pemkab Abdya sehingga tetap berkelanjutan,” ujarnya Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti.

Sementara itu Sekda Abdya, Drs Thamrin disela-sela kegiatan mengatakan, pihaknya sepakat dan mendukung dengan adanya rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan PNS daerah di lingkungan Pemkab Abdya. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, melakukan perhitungan iuran, validasi data iuran jaminan Kesehatan serta pemuktahiran data kepesertaan.

Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena selain untuk ketepatan iuran, berguna juga untuk pemutakhiran data yang menjadi kontrol bagi pihaknya. Selain itu, dengan adanya kegiatan seperti ini juga komunikasi dan hubungan kemitraan antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Abdya tetap terjalin dengan baik dan dapat menyepakati hasil perhitungan atas realisasi setoran iuran JKN-KIS yang telah disetorkan oleh Pemkab Abdya.

“Pemkab Abdya segera menindaklanjuti perhitungan iuran jaminan kesehatan PNS daerah yang belum sesuai dengan komponen terbaru yang ada dalam Perpres 75/2019. Kemudian mengontrol perhitungan tersebut sesuai dengan komponen yang berlaku sehingga iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan menjadi tepat waktu dan tepat jumlah,” pungkasnya. (ag)