Implementasi Qanun LKS Dinilai Masih Keliru

Implementasi Qanun LKS Dinilai Masih Keliru
Suasana diskusi terkait qanun LKS di Aceh, yang dinilai implementasinya masih keliru. (Analisisnews.com/Barlian)

BANDA ACEH – Pembentukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh dinilai sudah benar. Hanya saja, masih terdapat kekeliruan dalam implementasinya, sehingga perlu pengkajian lebih lanjut. Demikian disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin dalam diskusi publik terkait telaah aspek yuridis Qanun LKS di hotel Kyriad Banda Aceh, Rabu (30/12/2020).

Berbagai hal muncul dalam implementasi Qanun tersebut, seperti penutupan rekening konvensional bagi nasabah. Safaruddin mengatakan, tidak ada pasal maupun ayat dalam qanun tersebut yang memerintahkan agar bank konvensional menutup rekening bank konvensional di Aceh.

Aturan lain seperti diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok -Pokok Syariat Islam, paragraf 2 Pasal 21 ayat (2) disebutkan, Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Safar mengatakan peralihan secara menyeluruh perbankan konvensional ke syariah, merupakan tindakan keliru. “Semangat awalnya qanun itu adalah bagi lembaga keuangan bank konvensional yang ada di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah,” ujar Safaruddin.

Lebih lanjut, dia mengatakan, fokus yang harus dilakukan yakni pada implementasi qanun LKS di Aceh sesuai pasal sebagaimana dalam qanun dimaksud dan implementasinya perlu di kawal. Disamping itu, dia juga menyampaikan bahwa di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014, bukan hanya bank yang diperintahkan membuka UUS, tapi semua lembaga keuangan, termasuk leasing dan lembaga pembiayaan lainnya.

Selain Safaruddin, sejumlah narasumber hadir memberikan pendapatnya terkait qanun LKS di Aceh, diantaranya Anggota DPR-RI yang juga Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh Nasir Djamil, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman, pakar Ekonomi dari Unsyiah Dr. Amri dan Kepala OJK Aceh Yusri.

Berbagai persoalan tentang qanun ekonomi syariah di kupas dalam forum ini, termasuk hal yang dinilai merugikan masyarakat non muslim. Misalnya, tidak menyediakan ruang bagi non muslim dalam memilih sistem keuangan, padahal di dalam Qanun itu sendiri memberikan ruang opsi bagi non muslim untuk memilih ikut sistem syariah atau konvensional.

Anggota DPR-RI asal Aceh, Nasir Djamil mengatakan banyak pelaku ekonomi merasa Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, terlalu dipaksakan. Dia sepakat jika sistem syariah ditegakkan di Aceh, namun peralihan konvensional ke syariah perlu dilakukan dengan baik dan tidak cukup hanya imbauan konversi saja.

“Meskipun tanah Aceh kental oleh syariat Islam tidak dipungkiri bahwa masih banyak non muslim yang tinggal di Aceh. Kita semua setuju kalau sistem syariah tersebut harus ditegakkan,” ujarnya.

Dikatakan, semua pihak telah sepakat akan hadirnya LKS di Aceh. Namun, katanya, persoalan muncul karena kurangnya keseriusan untuk hal itu. Idealnya harus ada panitia pengawalan implementasi perubahan bank konvensional ke syariah sehingga implementasi Qanun LKS dapat berjalan dengan baik. (bar)