KAMMI Aceh: Jangan Bunuh Ikan dengan Nuklir

KAMMI Aceh: Jangan Bunuh Ikan dengan Nuklir
Analisisnews.com/Junaidi. Foto. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh.

BANDA ACEH-Polda Aceh minta masyarakat untuk menjalankan keputusan pemerintah yang melarang seluruhnya kegiatan FPI (Front Pembela Islam) di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan maklumat Kapolri tentang pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Kini bermunculan spanduk dan papan bunga yang mengatasnamakan macam-macam organisasi tertentu di seluruh Aceh, yang berisi dukungan terhadap pemerintah atas pembubaran FPI tersebut.

Sementara itu Ketua Umum Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh, Agus Ismansyah mengatakan, ormas FPI di Aceh sangat kooperatif dan sejauh ini belum ada tindakan – tindakan anarkis.

“Maklumat ini kurang tepat diteruskan di Aceh meskipun demikian kita tidak menolak maklumat ini tetapi ada baiknya pemerintah harus realistis dengan keadaan Lapangan,” kata Agus, kepada media ini, Minggu, (03/01/2021).

Bertebarannya papan bunga dan spanduk di Aceh, lanjut Agus, ini sangat melukai hati kita umat Islam di Aceh. Jangan benturkan umat Islam di Aceh, kita tidak ingin ada pertumpahan darah lagi.

“30 tahun lebih kita konflik dan bencana tsunami, sudah ratusan ribu nyawa Rakyat Aceh hilang, kita ingin damai kita ingin ketentraman,” begitu terang Agus Ismansyah.

Senada dengan Agus, Ketua umum bidang aksi KAMMI Aceh Rasidi Jaya juga turut menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak menjadi tangan besi.

“Ingat, kita negara demokrasi. Setiap warga negara dijamin  haknya oleh Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945 untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi tak perlu phobia karena ini menjadi check and balance sebagai negara demokrasi,” tegas Rasidi Jaya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua umum KAMMI Wilayah Aceh Ahsanul Abid M.Pd, dengan tegas menyampaikan agar Pemerintah tidak perlu menggunakan Bom nuklir untuk membunuh Ikan di Laut. Menurutnya hal itu sangat tidak realistis, organisasi kemasyarakatan menjadi penyeimbang dalam negara demokrasi, kritik dan gerakan harus mampu dijawab dengan program yang produktif bukan justru  dimusnahkan.

“Ini sangat tidak mencerminkan negara demokrasi, justru negara otoriter, pemerintah harus lebih bijak dalam persoalan mengambil kebijakan dan merespon kritik, bila memang sudah dibubarkan tak perlu ditekan-tekan lagi, cukup sudah, jangan seolah-olah FPI adalah musuh besar negara.” Demikian Ahsanul Abid. (Rel/Jun).