Kejari Abdya Tetapkan Dua Tersangka Kasus Proyek Irigasi

Kejari Abdya Tetapkan Dua Tersangka Kasus Proyek Irigasi
Kajari Abdya, Nilawati SH MH

BLANGPIDIE-Kejaaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat Daya (Abdya) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dalam Proyek Jaringan Irigasi Tahun 2019 di Desa Ladang Panah, Kecamatan Manggeng kabupaten setempat.  Informasi yang diterima wartawan, Jumat (15/1/2021) menyebutkan, penetapan kedua tersangka itu, pasca tim penyidik Kejari menerima laporan hasil laporan pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (LHP FK UTU).Tim ahli menemukan  adanya kerugian negara sebesar Rp 449 juta dalam pembangunan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp 1,53 miliar tersebut.

Kajari Abdya, Nilawati SH MH kepada wartawan membenarkan adanya penetapan dua tersangka kasus dugaan penyimpangan dalam Proyek Jaringan Irigasi Tahun 2019 di Desa Ladang Panah, Kecamatan Manggeng. Kedua tersangka tersebut yakni SY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan FZ selaku rekanan proyek dimaksud.

Dalam mengungkap kasus proyek pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang dikerjakaan oleh CV HK Jaya Perkasa itu, pihak penyidik sudah memeriksa 17 saksi, mulai dari pekerja, rekanan, konsultan hingga pihak Dinas Pengairan Aceh, dan akhirnya menetapkan dua orang tersangka. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan penggeledahan pada Dinas Pengairan Aceh. Dalam penggeledahan itu, tim Kejari Abdya menemukan sejumlah dokumen terkait pekerjaan tersebut.

Seperti diketahui, proyek pembanguan saluran irigasi itu dikerjakan oleh CV HK Jaya Perkasa dengan nilai anggaran Rp 1,53 miliar lebih bersumber dari APBA tahun 2019, dengan volume sepanjang 892 meter. Pascadikerjakan, bangunan tersebut mulai menampakan tanda-tanda kerusakan. Bahkan, dibeberapa titik, bangunan harapan petani itu, sudah miring. Diduga, pengerjaan proyek dimaksud asal jadi dan tidak memenuhi standar.

Dugaan lainnya, dalam pengerjaannya, juga diduga terjadi mark-up harga, mengingat satuan pekerjaan sangatlah tinggi. Dimana, pembangunan rehabilitasi itu, dibayar mencapai senilai Rp 1,8 juta per meter. Padahal standar harga rehabilitasi berkisar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per meter, atau terjadi mark-up berkisar Rp 400.000 hingga Rp 600.000 per meter.(ag)