Tersangka Kasus Jaringan Irigasi Manggeng Kembalikan Uang Temuan Selisih Pekerjaan

Tersangka Kasus Jaringan Irigasi Manggeng Kembalikan Uang Temuan Selisih Pekerjaan
Foto: analisisnews.com/agus PENGEMBALIAN: Kajari Abdya Nilawati SH MH didampingi Kasi Pidsus Riki Guswandri SH, dan para kasi lainnya memperlihatkan lima ikat uang hasil pengembalian dari dua tersangka dugaan kasus proyek jaringan irigasi di Manggeng, Kamis (28/1/2021).

BLANGPIDIE-Dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Jaringan Irigasi Tahun 2019 di Desa Ladang Panah, Kecamatan Manggeng kabupaten setempat telah mengembalikan uang temuan selisih pekerjaan senilai Rp.449 juta.

Kajari Abdya Nilawati SH MH, Kamis (28/1/2021) saat jumpa pers dengan sejumlah awak media mengatakan, uang senilai Rp.449 juta yang dikembalikan tersebut merupakan hasil temuan selisih pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Universitas Negeri Teuku Umar, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada bulan November lalu. Dengan adanya temuan itu serta didukung sejumlah barang bukti lainnya, pihak Kejari Abdya telah menetapkan dua tersangka masing-setelah berinisial SY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pengairan Aceh dan FZ selaku rekanan dalam proyek tersebut. Dimana, keduanya merupakan warga Banda Aceh.

“Uang tersebut dikembalikan langsung oleh kedua tersangka pagi ini. Keduanya langsung datang ke Kejaksaan untuk mengantarkan uang selisih kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan permasalahan pada proyek saluran irigasi di areal persawahan  Desa Ladang Panah dan sekitarnya,” ujarnya.

Upaya kedua tersangka dalam mengembalikan uang selisih kerugian proyek itu bukan berarti kasus tersebut akan dihentikan, namun tetap lanjut sambil menunggu hasil audit kerugian negara oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Uang ratusan juta rupiah itu akan dititipkan ke rekening Kejari Abdya.

Dalam proyek tersebut terdapat beberapa masalah yang diduga akibat kekurangan spesifikasi hingga menimbulkan kerugian. Proyek itu dikerjakan pada tahun 2019 oleh PT HK Jaya Perkasa dengan besar anggaran Rp.1,53 miliar lebih sumber APBA dengan panjang 892 meter. Pascadikerjakan, bangunan tersebut mulai menampakan tanda-tanda kerusakan. Bahkan, dibeberapa titik, bangunan harapan petani itu, sudah miring. Diduga, pengerjaan proyek dimaksud asal jadi dan tidak memenuhi standar.

Dugaan lainnya, dalam pengerjaannya, juga diduga terjadi mark-up harga, mengingat satuan pekerjaan sangatlah tinggi. Dimana, pembangunan rehabilitasi itu, dibayar mencapai senilai Rp 1,8 juta per meter. Padahal standar harga rehabilitasi berkisar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per meter, atau terjadi mark-up berkisar Rp 400.000 hingga Rp 600.000 per meter.

“Kami telah memeriksa belasan saksi, mulai dari pekerja, rekanan, konsultan hingga pihak Dinas Pengairan Aceh, dan akhirnya menetapkan dua orang tersangka. Bukan itu saja, dalam mengungkapkan kasus itu, kami juga telah melakukan penggeledahan di Dinas Pengairan Provinsi Aceh,” paparnya.(ag)