DPD: Pilkada Aceh 2022 Diatur UUPA

DPD: Pilkada Aceh 2022 Diatur UUPA
Sudirman

DPD: Pilkada Aceh 2022 Diatur UUPA

Idi Rayeuk, (Analisa). Anggota Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Asal Aceh Sudirman menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh sudah diatur dalam Undang undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Kata Sudirman, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sudah jelas diatur dalam pasal 65 (1) UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dimana Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

“Jika Pilkada Aceh tidak dilaksanakan tahun 2022 justru akan menciptakan konflik baru antara Pemerintah Aceh dengan Pusat. Saya meminta pemerintah pusat untuk tetap komit terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022,” kata Sudirman atau dikenal dengan Haji Uma dalam siaran kepada Analisisnews.com, Sabtu (6/2/2021).

Haji Uma juga menilai jika Pilkada dilaksanakan serentak tahun 2024 dapat dipastikan Indonesia sama sekali belum siap. Ia beralasan, belajar dari pengalaman Pemilu tahun 2019 lalu, sebanyak 894 petugas penyelenggara Pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

“Kejadian yang sama dengan jumlah korban jiwa yang lebih besar dapat dipastikan kembali terjadi mengingat pelaksanaan Pilkada dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu legislative dan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, siapa yang akan bertanggungjawab” tutur anggota DPD yang terpilih dua periode tersebut.

Ia juga mengingatkan Mendagri untuk tidak berkilah lidah dalam penafsiran pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 dengan menjadikan rujukan pasal 65 ayat 2 UUPA terkait masa jabatan dengan mengesampingkan pasal 65 ayat 1 UUPA, yang pada akhirnya nanti setelah melalui berbagai proses negosiasi dan advokasi tetap dapat dilaksanakan tahun 2022. (bi)