Pertemuan Lampu’uk Hasilkan Lima Poin Pembangunan Aceh Besar

Pertemuan Lampu'uk Hasilkan Lima Poin Pembangunan Aceh Besar
Bupati Aceh Besar, Ir H Mawardi Ali, dan Wabup Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab dan anggota DPRA Dapil I serta anggota DPRK Aceh Besar, , di Lampu'uk, Kecamatan Lhoknga, Senin (8/2/2021). (Foto: Humas Pemkab Aceh Besar)

KOTA JANTHO – Pertemuan yang digagas Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPd MSi bersama DPRA Dapil I dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, Senin(8/2/2021) di Lampu’uk, Kecamatan Lhoknga, menyepakati lima hal penting untuk memajukan pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

Selain anggota DPRA Dapil I dan DPRK Aceh Besar, juga hadir Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali, Wabup Tgk H Husaini A Wahab, para kepala OPD Aceh Besar serta sejumlah tokoh masyarakat.

Pertemuan penting yang diadakan di Joel’s Bungalows and Restaurant, Pantai Lampu’uk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, tersebut sangat penting untuk membahas berbagai hal demi memajukan Aceh Besar.
Pertemuan Lampu’uk itu
menghasilkan lima hal urgen yang terkait pembangunan Infrastruktur, saluran irigasi, sarana air bersih (PDAM), RSU Indrapuri, dan pertanahan.

Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali dalam pertemuan ini mengemukakan, pembangunan infrastruktur tidak mungkin dibiayai dari dana APBK.
Karena anggaran pembangunan, seperti jalan provinsi di Aceh Besar sangat besar dan ini tentunya harus dibangun menggunakan APBA.

Sedangkan persoalan air bersih, seharusnya PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar minimal memiliki 80 persen sambungan ke pelanggan. “Namun, yang ada saat ini, baru 40 persen dengan WTP-WTP terpisah,” terang Iskandar Ali.

Ia mengatakan, saat ini Pemkab Aceh Besar, juga kewalahan membangun irigasi. Sedangkan terkait persoalan pertanahan harus jelas kepemilikannya. Dalam pertemuan ini, Iskandar Ali juga melaporkan RSU Aceh Besar di Indrapuri sudah tidak layak melayani masyarakat berobat, sehingga perlu dibenahi.

Oleh karena itu, Iskandar Ali yang juga politisi PAN meminta para Anggota DPRA Dapil I ini mendukung penyediaan anggaran terkait hal ini. Iskandar Ali menegaskan DPRK Aceh Besar siap bersinergi bersama Pemkab dan pihak DPRA Dapil I untuk membangun lima sektor yang sangat mendesak di Aceh Besar itu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRA dari Partai Aceh, Saifuddin Yahya SE atau yang akrab disapa Pak Cek, dalam kesempatan ini mengatakan dirinya bersama-sama anggota Dapil I di DPRA berkomitmen membangun jalan Cot Irie- Limpok. Selain itu, juga pembangunan saluran irigasi lima kilometer dari 15 kilometer kebutuhannya.
“Selama ini petani kesulitan memperoleh air untuk mengaliri sawah dari tadah hujan,” terangnya.

Hal lain diutarakan, Anggota DPRA dari Partai PNA, Darwati A Gani, dimana izin-izin lahan masih berjalan. UUPA mengharuskan pemerintah menyediakan lahan untuk Tapol dan Napol. “Kami semua anggota DPRA Dapil I mendukung sepenuhnya program-program Pemkab Aceh Besar untuk mensejahterakan masyarakat lewat dana yang diamanahkan undang-undang bagi anggota DPRA,” timpal HT Ibrahim ST MM poltisi Partai Denokrat.

Pertemuan antara DPRK Aceh Besar dengan DPRA Dapil I hadir Wakil Ketua Bakhtiar ST dari Partai Aceh dan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari Partai Keadilan Sejahtera, Zulfikar Aziz SE serta Anggota DPRK Aceh Besar lainnya di lima Dapil.

Sedangkan Anggota DPRA Dapil I yang hadir, yakni HT Ibrahim ST MM, Muchlis Zulkifli ST, Saifuddin Yahya SE, Drs H Abdurrahman Ahmad, Sulaiman SE, Ansari Muhammad SPt, MSi. Selanjutnya Tgk H Irawan Abdullah SAg, Teuku Irwan Djohan ST, Tezar Azwar, Darwati A Gani, H Azhar MJ Roment.
Anggota dewan itu berkomitmen membangun Aceh Besar sesuai komisi masing-masing di DPRA.

Sementara itu, Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, mengatakan, jumlah penduduknya 400 ribu yang tersebar di seluruh 23 kecamatan dan 604 gampong. Mawardi menjelaskan, membangun Aceh Besar tidak akan mampu sendirian, maka dari itu bantuan legislatif adalah hal yang paling penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

“Legislatif bisa membantu eksekutif untuk memperjuangkan anggaran pembangunan untuk Aceh Besar, seperti pembangunan jalan provinsi yang ada di Aceh Besar.
Banyak sekali jalan provinsi yang ada di Aceh Besar yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh.

Sejauh ini jalan terpanjang punya provinsi Aceh ada di Aceh Besar, hampir 700 kilometer panjangnya, belum lagi jalan yang sifatnya tidak memiliki status.
Tentu sangat sulit sekali untuk mengajukan anggaran perbaikannya,” pungkas Bupati Mawardi.(Barlian/MarDG/*)