BPJS Kesehatan Dampingi Komisi IX DPR RI Tinjau Layanan Kesehatan di Aceh

BPJS Kesehatan Dampingi Komisi IX DPR RI Tinjau Layanan Kesehatan di Aceh
Kegiatan kunjungan kerja komisi IX DPR RI di Aceh, yang turut didampingi BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu

BANDA ACEH – Sebanyak 10 Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Aceh yang dimulai sejak tanggal 15-16 Februari 2021. Kunjungan pertama yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI tersebut adalah melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Aceh, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan stakeholder lainnya bertempat di Kantor Gubernur Aceh.

Turut mendampingi pada pertemuan tersebut, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut & Aceh dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh.

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja terutama terkait dengan penanganan pandemi Covid 19, pelaksanaan vaksinasi Covid 19 dan pemulihan ekonomi di Aceh.

“Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, Pemerintah Aceh memiliki beberapa program seperti pada Maret tahun lalu memberlakukan jam malam dengan tujuan untuk membatasi aktivitas masyarakat seperti warung kopi dan ditempat-tempat keramaian lainnya, selanjutnya Pemerintah Aceh melakukan Gebrak Masker Aceh atau GEMA pada September 2020 dan Gerakan Nakes Cegah COVID-19 atau GENCAR Oktober 2020,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah saat menyambut Tim Kunker tersebut, Senin (15/2/2021).

Terkait vaksinasi covid 19 di Aceh, Taqwallah menyampaikan memang seharusnya pada tanggal 15 Februari 2021 ini telah selesai seluruh tenaga kesehatan dilakukan vaksinasi pada gelombang pertama ini, namun karena adanya kendala sehingga terjadinya keterlambatan, namun dirinya yakin vaksinasi gelombang pertama ini segera dapat terselesaikan dengan baik.

Disisi lain, Anggota Komisi IX Nur Nadlifah yang ikut hadir dalam kunker tersebut mengatakan terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aceh, dirinya ingin mengetahui bagaimana gambaran tingkat kedisiplinan pembayaran iuran JKN-KIS setelah dilakukan penyesuaian iuran serta terkait pembayaran klaim pelayanan kesehatan.

“Terkait pembayaran klaim pelayanan kesehatan apakah terjadi penurunan karena terdapat kecenderungan masyarakat enggan untuk mengakses pelayanan kesehatan dimasa pandemi serta kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan verifikasi klaim covid-19 yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan,” kata Nur Nadlifah.

Ditemui terpisah, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut & Aceh Mariamah menjelaskan bahwa saat ini jumlah kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Aceh sebanyak 5.194.423 jiwa atau 98,21% dari total penduduk Aceh sebanyak 5.288.885 jiwa (berdasarkan data semester I Tahun 2020 Dirjen Dukcapil Kemendagri).

“Untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan memang terjadi penurunan untuk di Provinsi Aceh selain karena kemungkinan masyarakat enggan ke fasilitas kesehatan dimasa pandemi juga karena BPJS Kesehatan telah menyediakan beberapa layanan kesehatan non tatap muka seperti konsultasi dokter melalui aplikasi Mobile JKN, jadi masyarakat yang tidak membutuhkan pelayanan darurat bisa menghubungi dokter via chat melalui aplikasi tersebut,” jelas Mariamah.

Lanjut Mariamah, khusus untuk verifikasi klaim covid di Aceh, sesuai dengan data sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 dari 3.593 klaim covid yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang menangani pelayanan covid, 2.620 telah selesai dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan untuk selanjutnya dapat diajukan klaim tersebut kepada Kementerian Kesehatan.(Rel/Barlian)