Bendahara Instansi Pusat dan Daerah Terima Update Informasi Seputar JKN-KIS

Bendahara Instansi Pusat dan Daerah Terima Update Informasi Seputar JKN-KIS
Kegiatan Sosialisasi secara daring terkait pemanfaatan pelayanan kesehatan JKN-KIS serta mengenai penyesuaian iuran bagi PPU khususnya ASN, Rabu (17/2/2021).

BANDA ACEH – Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seputar Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh memberikan sosialisasi secara daring terkait pemanfaatan pelayanan kesehatan JKN-KIS serta mengenai penyesuaian iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rabu (17/2/2021).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh ini diikuti oleh 100 Bendahara dari instansi pusat maupun daerah se wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh yang meliputi Kota Banda Aceh, Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya.

Kepala KPPN Banda Aceh, Herkwin saat membuka kegiatan mengatakan bahwa sosialisasi ini penting untuk diikuti karena seluruh peserta JKN-KIS khususnya para bendahara instansi dapat menerima informasi terbaru dari Program JKN-KIS.

“Dengan mengikuti sosialisasi ini diharapakan seluruh peserta dapat meng-update informasi Program JKN-KIS mengenai pemanfaatan pelayanan kesehatan yang didapat sebagai peserta JKN-KIS, serta juga mengenai adanya perubahan komponen dalam perhitungan iuran bagi ASN berdasarkan regulasi yang ada dan ini menurut saya menjadi penting bagi bendahara untuk diketahui,” ucap Herkwin.

Sementara itu, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, T.M. Afandy dalam sosialisasinya menyampaikan selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN-KIS, yang paling penting adalah adanya penyesuaian iuran dalam hal perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi ASN.

“Fokus lain dari sosialisasi pada hari ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ dimana terjadinya perubahan komponen dalam perhitungan iuran bagi ASN,” jelas Afandy.

Lanjut Afandy, sebelumnya komponen perhitungan iuran hanya pada komponen gaji pokok dan tunjangan keluarga maka dengan adanya perubahan peraturan presiden tersebut komponen perhitungan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi ASN Daerah.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi ASN dapat disesuaikan dengan komponen-komponen yang telah diatur sehingga kita selaku peserta JKN-KIS telah compliance, yang artinya kita sebagai warga negara yang baik telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” harap Afandy. (Rel/Barlian)