DPRK Harap Musrenbang Usulkan Program Prioritas Pembangunan

Dewan Minta Pemerintah Aceh Bangun Kembali Jalan Guhang
Anggota DPRK Abdya, Julinardi

BLANGPIDIE-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) berharap kepada pemerintah tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk lebih memperhatikan usulan program pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yakni usulan program prioritas yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK) nantinya. Hal tersebut disampaikan anggota DPRK Abdya, Julinardi kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

“Musrenbang di tingkat desa telah usai, sekarang di tingkat kecamatan dan nantinya akan berlanjut di tingkat kabupaten. Karenanya kami berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini SKPK agar memperhatikan program yang menjadi prioritas percepatan pembangunan di Abdya, sehingga menjadi lebih terarah dan singkron dengan visi dan misi Bupati Abdya,” ujarnya.

Menurutnya, penyelengaraan Musrenbang  ini bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi, masukan, ide dan pemikiran yang kontruktif serta membangun dari seluruh lapisan masyarakat atau stakeholders berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPK tahun 2022 dan selaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Abdya tahun 2017-2022.

Musrenbang  merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang kecamatan juga tidak semata-mata menyepakati usulan prioritas pembangunan yang diusulkan melalui RPJM dan Musrenbang desa, tapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten.

Politisi Hanura ini juga berharap,  enam program prioritas dalam RKPK tersebut diantaranya, peningkatan PAD dan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS), pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pelayanan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan implementasi syariat Islam, serta peningkatan indeks reformasi birokrasi daerah dapat tertampung dengan baik.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengusulkan program tersebut, masyarakat telah bersusah paya meluangkan tenaga, pikiran hingga waktu untuk mengadakan Musrenbanng tingka desa dan membuat usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai setelah Musrenbang usai, apa yang pernah diusulkan dan diharapkan masyarakat tidak kunjung ada serta terealisasi, bahkan terkesan tinggal mimpi.

“Kami berharap, Musrenbang ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dalam mengusulkan program yang layak serta dibutuhkan. Intinya kembali disesuaikan dengan enam prioritas pembangunan dan diselaraskan dengan RPJMK dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah akibat adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan pandemi Covid-19,” pungkasnya. (ag)