BKKBN Aceh Gelar Rakor Bangga Kencana

BANDA ACEH – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Aceh, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam rangka rapat kerja program tingkat provinsi Aceh dan kabupaten/kota di Aceh Tenggara, Senin (15/3/2021).

Raker ini mengangkat tema ‘Meningkatkan Upaya dan Strategi dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor di Masa Pandemi Covid-19’. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari unsur BKKBN Provinsi Aceh, Anggota DPRA, Asisten dan Staf Ahli Sekdakab Aceh Tenggara, Mitra Kerja Instansi Pemerintah/LSM selektif, serta 23 OPD-KB Kabupaten dan Kota.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG, mengatakan, program bangga kencana berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, dengan visi membangun penduduk yang seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan cara pemanfaatan Bonus Demografi, dimana perbandingan antara usia yang produktif dengan yang tidak produktif sangat menguntungkan.

Dikatakannya, ciri remaja yang punya prospek yang baik yaitu tidak menikah dini, tidak putus sekolah, punya keterampilan dan bekerja dan yang pekerjaannya bersifat tetap. Kepala BKKBN juga menyampaikan kepada jajaran Bupati dan Walikota dan OPD KB bahwa perjuangan untuk mengantarkan masyarakat menuju sejahtera membutuhkan peningkatan kualitas yang tidak sedikit.

Pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021 sebagai data dasar dalam menjalankan program Bangga Kencana dari tingkat Desa sampai tingkat Nasional. Selain itu untuk melihat proporsi keluarga di Aceh dari sisi berapa jumlah keluarga produktif, berapa jumlah balita, lansia dan kondisi ekonominya, dan mohon dukungan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk dapat memberikan perhatian dalam proses Pendataan Keluarga yang dimaksud.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan keluarga yang mandiri secara ekonomi, sehingga BKKBN akan bekerja sama kementerian agama untuk menyiapkan PUS dan menyiapkan keluarga sebelum pernikahan.

Kegiatan ini dibuka, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Aceh Tenggara Mhd Ridwan, SE, M. Si. Sementara, penyampaian materi oleh Anggota Banggar DPRA H. Ali Basrah, S.Pd, MM, Anggota komisi V DPRA dr. Purnama, Sp. OG, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Drs. Sahidal Kastri, M. Pd, Asisten III Setdakab Aceh Tenggara Drs. Sudirman, MM.

Sementara itu, Seketaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Mhd Ridwan menyampaikan beberapa hal penting, diantaranya Tujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini adalah untuk meningkatkan komitmen bersama dengan stakeholder yang hadir dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di daerah.

Apalagi sejak BKKBN di tunjuk sebagai lembaga yang menangani masalah Stunting dimana sebelumnya di tangani oleh Bappeda sehingga harapannya dengan di tunjuk BKKBN sebagai lembaga yang menangani stunting maka penanganganan stunting menjadi lebih fokus.

Anggota Banggar DPRA, H. Ali Basrah, S.Pd, MM, dalam kesempatan itu, menyampaikan tentang Peluang-peluang dalam Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di daerah.

Dia mengatakan, Sesuai UUPA No. 11/2006 yang berisi tentang sebagian besar sumber-sumber pendapatan Aceh berasal dari dana otonomi khusus,  Aceh tahun 2021 sebesar 7,8 trilyun. 40 persen dari dana Otsus tersebut di serahkan ke kab/kota sedangkan 60 persen di kelola oleh Pemerintah Aceh.

“Prioritas penggunaan dana tersebut di sektor pendidikan, infrasturktur, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kekhususan Aceh.  Di poin inilah BKKBN baik provinsi maupun kab/kota melihat peluang-peluang bisa berkolaborasi dengan dana Otsus tersebut,” ujarnya.

Dia m ngungkaokan, di provinsi Aceh tidak ada dinas yang mengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (OPD-KB Provinsi), maka salah satu langkah dalam menindaklanjuti hasil Rakerda ini agar program Bangga Kencana tetap dapat dilaksanakan di provinsi Aceh dengan cara menitipkan program pada dinas-dinas yang relevan dengan program Bangga Kencana seperti dinas PP dan PA, Dinas Catatan Sipil dan lain-lain.

“Upaya lainnya seperti pada saat Musrenbang, dibahas tentang program bangga kencana mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi. Disamping itu juga bisa di kolaborasi pada pokok pikiran (pokir) pada masa reses anggota Dewan / turun ke wilayah pilihan (Dapil),” katanya.

Anggota komisi V DPRA, dr. Purnama, Sp. OG, dalam kegiatan itu, mengupas tentang upaya penanganan Stunting di Era Covid-19 untuk keluarga berkualitas. Penyebab masih tingginya angka stunting di prvinsi Aceh karena masih rendahnya pemberian ASi kepada bayi dan juga pemberian ASI eksklusif yang tidak sempurna, pengangguran semakin tinggi sehingga sulit memenuhi gizi baik untuk ibu maupun anak bahkan pada saat hamil asupan gizi yang baik tidak di berikan.

“Isu lintas sektor dalam penanganan stunting, di sisi anggaran di mana di sektor kesehatan hanya 30 persen sedangkan 70 persen di sektor lainnya.
Dukungan Pemda terhadap program Bangga Kencana antara lain, lounching Rumah DataKU , membentuk satu PAUD satu Desa dalam bidang Pendidikan. Pemberia Akte Kelahiran seketika pada saat persalinan yang merupakan bentuk kerjasama antara PKB dengan petugas dari Dukcapil,” ucapnya.

Demikian hasil rumusan Rakorda program Banggakencana Provinsi Aceh tahun 2021 kami sampaikan, semoga dapat menjadi acuan pelaksanaan koordinasi program Banggakencana dengan lintas sektor dan mitra kerja lainnya, demi terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. (Rel/Barlian)